CIANJUR, POSKOTA.CO.ID – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Karim menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Jalan Bojonglarang, Desa Bojonglarang, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur.
Kegiatan ini menjadi forum penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus evaluasi pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa.
Pertemuan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa, serta warga.
Dalam forum itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan prioritas, terutama terkait keterbatasan pembangunan infrastruktur desa.
Warga dan pemerintah desa berharap adanya peran aktif DPRD Jawa Barat untuk mendorong realisasi pembangunan, khususnya jalan lingkungan dan jaringan irigasi pertanian. Pasalnya, pada tahun ini pemerintah desa tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik karena Dana Desa difokuskan pada program Koperasi Merah Putih.
Selain itu, Pemerintah Desa Bojonglarang juga telah mengajukan bantuan keuangan desa kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk pembangunan infrastruktur. Namun hingga kini, realisasi bantuan tersebut belum mendapatkan kepastian.
Keterbatasan Dana Desa dinilai belum mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, bantuan keuangan nonreguler dari pemerintah daerah dianggap sangat penting untuk mendukung program prioritas desa.
Terkait hal ini, Abdul Karim, yang duduk di Komisi IV DPRD Jabar menegaskan, hasil kegiatan pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera ditindaklanjuti.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan alokasi bantuan keuangan desa dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, percepatan penganggaran program prioritas yang diajukan desa, serta penyederhanaan sistem penginputan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
