"Kalau lahannya produktif dan sesuai aturan, tentu tidak masalah. Tapi kalau tidak memberi manfaat bagi rakyat sekitar, harus ada keberanian meninjau ulang," ucapnya.
"Padahal, kemampuan petani Pangalengan tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam skala tertentu, petani hortikultura mampu meraup pendapatan ratusan juta rupiah per tahun," sambungnya.
Dia mencontohkan, tanaman kentang, kol, tomat hingga kopi sudah lama menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Akan tetapi, masalahnya bukan pada kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Tegas Tolak Polisi di Bawah Kementerian, Kapolri: Lebih Baik Saya jadi Petani
Petani dinilai punya pengalaman dan keterampilan mumpuni. Hambatan justru datang dari sistem seperti, akses lahan yang terbatas, infrastruktur jalan, distribusi yang belum merata, ketergantungan pada tengkulak dan minimnya pengolahan hingga hilirisasi pascapanen.
Di sisi lain, kontribusi ekonomi perkebunan besar terhadap kesejahteraan warga sekitar juga dipertanyakan. Sejumlah warga merasa manfaat langsung yang dirasakan belum sebanding dengan luasnya lahan yang dikuasai perusahaan.
"Ekologi jangan dikorbankan.Pangalengan bukan sekadar sentra pertanian. Kawasan ini juga berfungsi sebagai daerah resapan air dan wilayah hulu yang vital," ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, konflik lahan tak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi. Pemerhati lingkungan mendorong penerapan sistem agroforestri sebagai jalan tengah. Model ini memungkinkan petani tetap berproduksi tanpa mengorbankan fungsi ekologis.
Baca Juga: SPPG Tridadi 3 Dorong Ekonomi Lokal, Libatkan UMKM hingga Petani Lokal dalam Rantai Pasok
"Keselamatan ekologis tidak bisa dilepaskan dari keselamatan ekonomi rakyat," ucapnya.
Sementara itu, masalah lain yang tak kunjung rampung salah satunya yakni, ancaman regenerasi persoalan lahan. Kata dia, hal itu berdampak pada generasi muda.
Ketidakpastian akses tanah dan fluktuasi harga membuat sebagian anak muda enggan meneruskan profesi sebagai petani.
