POSKOTA.CO.ID - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, menyampaikan pernyataan keras dan penuh keprihatinan menyusul meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada.
Tragedi tersebut, menurutnya, menjadi cermin kegagalan pemerintah dan seluruh elemen sosial dalam melindungi anak-anak dari tekanan hidup yang semestinya bisa dicegah.
Melki menilai peristiwa bunuh diri yang melibatkan anak di bawah umur ini tidak bisa dilepaskan dari lemahnya peran negara, pemerintah daerah, hingga sistem sosial, agama, dan budaya yang seharusnya menjadi benteng terakhir masyarakat.
“Saya malu sebagai gubernur. Masih ada anak-anak meninggal gara-gara urusan buku dan pena, serta tagihan uang sekolah,” ujar Melki dikutip dari akun Instagram @melkilakalena.official pada Jumat, 5 Februari 2026.
Baca Juga: Link Video Viral Cukur Kumis Bikin Heboh, Benarkah Ada Versi Full hingga Puluhan Menit? Ini Faktanya
Gubernur NTT Akui Kegagalan Negara Lindungi Anak dari Tekanan Ekonomi
Ia menegaskan bahwa sistem yang selama ini dibangun belum mampu menjangkau masyarakat paling rentan.
Menurutnya, tidak boleh ada satu pun anak di NTT kehilangan nyawa hanya karena keterbatasan ekonomi yang seharusnya dapat diatasi negara.
“Faktanya demikian, ini sangat memalukan, saya harus katakan kita semua gagal, juga saya selaku Gubernur kita gagal. Saya mengatakan pemerintah gagal, terutama pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Melki juga menyoroti persoalan bantuan sosial yang kerap tidak sampai kepada warga miskin hanya karena kendala administratif. Ia dengan tegas melarang adanya pemotongan atau penyalahgunaan dana bantuan sosial.
Baca Juga: Siapa Juda Agung? Ini Profil Lengkap Pengisi Kursi yang Ditinggalkan Thomas Djiwandono di Kemenkeu
“Jangan ada yang main data untuk orang miskin termasuk menyalahgunakan uang untuk orang miskin, itu wajib hukumnya kita tuntut dia sebagai pelaku extraordinari crime juga sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan,” katanya.
Gubernur meminta agar sistem birokrasi segera dibenahi. Ia menilai masyarakat terlalu sering menjadi korban prosedur administrasi yang rumit dan tidak manusiawi. Pemerintah, menurutnya, harus aktif turun ke lapangan dan mempermudah segala urusan warga.
“Jangan tunggu masyarakat datang menghadap kita. Jangan persulit masyarakat jika mau mengurus administrasi kependudukan sebagai warga negara,” ujar Melki.
Sekolah Negeri Tapi Harus Bayar
Kasus ini bermula dari meninggalnya seorang siswa SD berinisial YBR yang ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di dekat pondok milik neneknya.
Sebelum kejadian tragis tersebut, YBR diketahui sempat meminta ibunya untuk membelikan buku dan pena. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas.
Tak hanya kekurangan perlengkapan belajar, keluarga YBR juga terbebani biaya sekolah meskipun anaknya bersekolah di sekolah negeri.
Kepala SD Negeri Rj, Maria Ngene, mengungkapkan bahwa sekolah memberlakukan iuran komite sebesar Rp1,2 juta per siswa per tahun.
Baca Juga: Kematian Siswa SD karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, KPAI: Ini Situasi Darurat
Menurutnya, orang tua YBR telah membayar Rp 500 ribu pada tahap pertama dan masih memiliki tunggakan Rp720 ribu.
“Pembayaran dilakukan tiga kali dalam setahun, setiap empat bulan sekali,” jelas Maria.
Ia menyebutkan bahwa dana komite digunakan untuk membayar guru honorer serta mendukung kegiatan sekolah, termasuk olahraga antar kecamatan. Tahun ini, iuran meningkat karena sekolah menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.
“Tahun sebelumnya hanya Rp 500 ribu. Tahun ini naik menjadi Rp 1,2 juta,” ujarnya.
Maria menegaskan bahwa besaran iuran merupakan hasil kesepakatan antara komite sekolah dan orang tua murid.
Ia juga mengakui bahwa pungutan tersebut tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada dan hanya dikonsultasikan dengan pengawas sekolah.
Tragedi ini pun memicu sorotan publik terhadap sistem pendidikan, transparansi pungutan sekolah, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar anak untuk mengenyam pendidikan tanpa tekanan ekonomi.
