Gubernur meminta agar sistem birokrasi segera dibenahi. Ia menilai masyarakat terlalu sering menjadi korban prosedur administrasi yang rumit dan tidak manusiawi. Pemerintah, menurutnya, harus aktif turun ke lapangan dan mempermudah segala urusan warga.
“Jangan tunggu masyarakat datang menghadap kita. Jangan persulit masyarakat jika mau mengurus administrasi kependudukan sebagai warga negara,” ujar Melki.
Sekolah Negeri Tapi Harus Bayar
Kasus ini bermula dari meninggalnya seorang siswa SD berinisial YBR yang ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di dekat pondok milik neneknya.
Sebelum kejadian tragis tersebut, YBR diketahui sempat meminta ibunya untuk membelikan buku dan pena. Namun, permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas.
Tak hanya kekurangan perlengkapan belajar, keluarga YBR juga terbebani biaya sekolah meskipun anaknya bersekolah di sekolah negeri.
Kepala SD Negeri Rj, Maria Ngene, mengungkapkan bahwa sekolah memberlakukan iuran komite sebesar Rp1,2 juta per siswa per tahun.
Baca Juga: Kematian Siswa SD karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena, KPAI: Ini Situasi Darurat
Menurutnya, orang tua YBR telah membayar Rp 500 ribu pada tahap pertama dan masih memiliki tunggakan Rp720 ribu.
“Pembayaran dilakukan tiga kali dalam setahun, setiap empat bulan sekali,” jelas Maria.
Ia menyebutkan bahwa dana komite digunakan untuk membayar guru honorer serta mendukung kegiatan sekolah, termasuk olahraga antar kecamatan. Tahun ini, iuran meningkat karena sekolah menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.
“Tahun sebelumnya hanya Rp 500 ribu. Tahun ini naik menjadi Rp 1,2 juta,” ujarnya.
Maria menegaskan bahwa besaran iuran merupakan hasil kesepakatan antara komite sekolah dan orang tua murid.
