Fatia juga menyoroti kebijakan blokade total bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dinilai memicu krisis kemanusiaan serius, termasuk kelaparan massal dan runtuhnya layanan kesehatan.
Data yang disertakan dalam laporan menyebut jutaan warga Gaza menghadapi krisis pangan akut akibat pemutusan akses air, listrik, bahan bakar, serta hancurnya infrastruktur pertanian dan kesehatan.
Fatia berharap Kejagung dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM global.
Baca Juga: Isi Surat Anak SD Bunuh Diri di NTT Apa? Ini Terjemahan dan Fakta Tabir Masalah yang Dihadapi Korban
Meski, kata dia, Indonesia tidak bisa mendatangkan terlapor untuk diproses hukum, tapi setidaknya jika otoritas Israel, termasuk Netanyahu berkunjung ke Indonesia bisa langsung dilakukan penangkapan dan diadili.
“Kami mendorong Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti laporan ini secara serius, independen, dan transparan sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan,” ujarnya.
Pelaporan ini melibatkan sepuluh tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari mantan pejabat negara, akademisi, aktivis HAM, hingga organisasi kemanusiaan yang selama ini terlibat dalam advokasi isu Palestina.
Berikut daftar tokoh pelapor Netanyahu ke Kejagung, antara lain:
- Mantan Jaksa Agung RI Marzuki Darusman
- Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas
- Feri Amsari
- Heru Susetyo
- Fatia Maulidiyanti
- Wanda Hamidah
- Eka Annash
- Lembaga kemanusiaan: Dompet Dhuafa, KontraS, dan Misi Indonesia untuk Perdamaian Dunia (MINDA).
.jpg)
