“Kita membutuhkan pengelolaan air yang tidak hanya reaktif saat banjir terjadi, tetapi preventif sejak tahap perencanaan,” ucapnya.
Selanjutnya, penguatan pendekatan ekologis melalui perluasan ruang terbuka hijau-biru, sumur resapan, drainase vertikal, dan solusi berbasis alam (nature-based solutions) tidak kalah penting.
Fahira menyebutkan, ketahanan Jakarta terhadap banjir tidak bisa hanya bertumpu pada beton dan infrastruktur keras, tetapi juga pada pemulihan daya dukung lingkungan. Pembangunan kawasan harus semakin berbasis resapan air diterapkan supaya hujan tidak seluruhnya berubah menjadi limpasan permukaan pemicu genangan.
Setelah itu, kolaborasi regional Jabodetabek dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dari hulu hingga hilir bersifat penting. Banjir Jakarta tidak hanya dipengaruhi curah hujan lokal, tetapi juga kiriman air dari wilayah penyangga serta ancaman rob di pesisir.
Dengan demikian, koordinasi lintas daerah dalam pengelolaan sungai, tata ruang, dan pengendalian sumber banjir harus diperkuat dengan peta jalan bersama yang berbasis data dan risiko.
Baca Juga: Terendam Banjir, Ratusan Hektare Sawah di Tangerang Terancam Gagal Panen
Fahira juga mengingatkan, penanggulangan banjir tidak boleh dilepaskan dari kepentingan warga. Setiap kebijakan dan proyek harus berorientasi pada keselamatan, kesehatan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terdampak saat banjir terjadi.
“Hadirnya waduk baru di Jakarta adalah langkah penting dan patut diapresiasi. Harapannya, ini menjadi bagian dari strategi besar yang menggabungkan infrastruktur, tata ruang, ekologi, dan kolaborasi lintas wilayah. Melalui kebijakan yang konsisten dan terintegrasi, Jakarta dapat bergerak dari sekadar kota yang selalu ‘siaga banjir’ menjadi kota yang semakin tangguh menghadapi risiko,” tuturnya.
.jpg)
