“Ada perusahaan baja China operasi di sini. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” tegas Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Dugaan pembelian KTP ini menguat setelah dilakukan pengecekan di lapangan. Menurut Purbaya, baik pengusaha maupun pegawainya tidak mampu berbahasa Indonesia, meski tercatat sebagai subjek pajak domestik.
“Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia,” ujarnya.
Praktik tersebut dinilai melanggar prinsip kepatuhan pajak, sekaligus berpotensi melanggar aturan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan.
Potensi Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah
Lebih lanjut, Purbaya mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan baja tersebut cenderung menggunakan transaksi berbasis tunai (cash basis) agar tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Cara ini membuat transaksi sulit dilacak dan PPN tidak disetorkan ke negara.
“Jual langsung ke klien cash basis, nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” katanya.
Menurut Purbaya, potensi penerimaan negara dari satu perusahaan baja saja bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun. Jika praktik serupa dilakukan oleh banyak perusahaan, maka kerugian negara sangat besar.
“Baja saja potensinya, kata orang yang sudah insaf itu, setahun bisa Rp 4 triliun lebih. Jadi besar itu, banyak perusahaan,” ungkapnya.
Angka tersebut menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap pengemplang pajak, khususnya di sektor industri strategis seperti baja yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur nasional.
