POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia telah meluncurkan transformasi besar-besaran dalam sistem bantuan sosial (bansos) menyusul Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Kementerian Sosial (Kemensos) ditugaskan mengelola tiga inisiatif utama: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Program Sekolah Rakyat, serta Bansos Tepat Sasaran.
Langkah ini bertujuan mengatasi fragmentasi data antar-kementerian dan lembaga, yang selama ini menghambat efektivitas program sosial.
Dilansir dari kanal YouTube Arfan Saputra pada Minggu, 11 Januari 2026. Presiden menyoroti masalah ego sektoral di mana setiap instansi memiliki basis data bansos sendiri, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos dan Regsosek di Bappenas.
Kini, DTSEN menjadi fondasi utama untuk mereformasi penentuan penerima bansos, sambil mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meningkatkan status sosial-ekonominya.
Penanggung Jawab Data Tunggal dan Fungsinya
Sesuai mandat Inpres No. 4/2025, seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) diwajibkan menggunakan DTSEN sebagai acuan tunggal.
Pengelolaan sepenuhnya berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertanggung jawab atas pengukuran, verifikasi, serta validasi data.
DTSEN menyusun peringkat jelas dari Desil 1 hingga Desil 10, memfasilitasi intervensi program dan jaminan perlindungan sosial yang lebih akurat.
Baca Juga: Link Video Bocil Block Blast Zoom Viral Banyak di Cari? Ini Fakta di Baliknya
Mekanisme Pemutakhiran Data yang Dinamis
Data sosial-ekonomi bersifat fluktuatif, dipengaruhi faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi.
.jpg)
