POSKOTA.CO.ID - Gubernur Pramono, Anung Wibowo melantik 11 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, lima di antaranya perempuan, Rabu, 17 Desember 2025.
Ini cermin bahwa Jakarta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk menduduki jabatan, termasuk yang strategis.
Dari lima tokoh perempuan yang dilantik, satu di antaranya, Iin Mutmainnah dipercaya menjadi Wali Kota Jakarta Barat.
Iin kembali mengukir sejarah sebagai perempuan yang menduduki posisi bergengsi, setelah 17 tahun lamanya tak ada lagi perempuan dipercaya menjadi wali kota di ibukota negara.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Wong Tegal Garcep
Diketahui, perempuan pertama menjadi wali kota di Jakarta adalah Sylviana Murni sebagai Wali Kota Jakarta Pusat periode 2008- 2010 di era Gubernur Fauzi Bowo. Setelah itu tiada lagi.
“Pecah rekor dong setelah 17 tahun,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Ini juga babak baru mengawali kepemimpinan di Jakarta sebagai Kota Global yang mendunia dengan sejuta pesona,” tamah Yudi.
“Komen saya beda lagi. Pelantikan ini bisa dimaknai sebagai hadiah di Hari Ibu kepada lima perempuan hebat itu. Kalian ingat, hari ini 22 Desember adalah peringatan Hari Ibu ,” urai mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Dandan Secantik Apa Pun Boleh, Tapi..
“Setuju Bro. Kalau bukan wanita hebat, mana mungkin diangkat menjadi pejabat, kepala dinas dan wali kota. Terlebih pelantikan pejabat ini didasari dengan rekam jejaknya, prestasinya dan hasil karya nyata sebagai wanita karier selama ini,” kata Heri.
“Memberi kepercayaan kepada perempuan menduduki jabatan strategis, bagian dari upaya penguatan peran perempuan yang memiliki daya, mampu berkarya serta berkontribusi membangun negeri menuju Indonesia Emas,” jelas mas Bro.
“Dalam momen Hari Ibu, kami mengucapkan Selamat dan Sukses kepada kelima perempuan hebat yang telah menjabat, tak terkecuali Ibu Iin Mutmainnah. Semoga menjadi ibu yang hebat, kuat dan bermartabat, kian berdaya membangun Jakarta, utamanya Jakarta Barat,” ujar Yudi.
“Permasalahan Jakarta Barat, tak ubahnya memetakan persoalan Jakarta. Selain macet, banjir, infrastruktur, dan lingkungan, juga sosial ekonomi, soal kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kebutuhan melalui tata kelola kolaborasi antarinstitusi dan segenap elemen masyarakat,” urai mas Bro.
“Soal tata kelola kolaborasi, tak perlu diragukan lagi. Riset yang dilakukan untuk menyelesaikan program doktoral (S3) terkait erat dengan tata kolaborasi menanggulangi kemiskinan di Jakarta. Terlebih sebelumnya, beliau menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Pemprov DKI Jakarta,” kata Heri.
"Jadi kuncinya sudah ditangan ya, tinggal diputar “klik” terbuka peluang menjalankan beragam program peningkatan kualitas kehidupan,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Tinggal Sepekan Lagi
“Tetapi lagi-lagi kembali kepada pelaksanaan. Sistem baik, program baik, perangkat baik, tetapi jika tidak dilaksanakan dengan baik, hasilnya akan jauh dari harapan,” urai mas Bro. (Joko Lestari)
