JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat menilai sikap terbuka yang ditunjukkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab negara kepada masyarakat.
Di tengah situasi kebencanaan yang penuh tekanan, pendekatan yang mengedepankan empati dinilai penting untuk menenangkan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Analis Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, merespons Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra yang digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Surokim menilai, pernyataan Mendagri Tito yang secara terbuka mengakui adanya keterbatasan dalam penanganan bencana serta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menunjukkan kepemimpinan yang responsif terhadap kondisi psikologis publik.
Baca Juga: Wamendagri Kunjungi Pameran Foto PFI Bogor, Sebut Ada Pesan dalam Gambar
“Dalam situasi kebencanaan, sikap terbuka dan jujur dari pemerintah justru penting untuk menghadirkan rasa kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Surokim saat dihubungi Sabtu, 20 Desember 2025.
Terkait polemik bantuan dari Malaysia, Surokim menilai, klarifikasi yang disampaikan Mendagri Tito juga mencerminkan empati dan penghormatan terhadap solidaritas antarnegara.
Ia menjelaskan, bahwa komunikasi publik yang terkoordinasi dan berempati menjadi kunci dalam situasi darurat, karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi teknis, tetapi juga ketenangan dan kejelasan arah dari pemerintah.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing. Ia menilai pengelolaan komunikasi publik dalam penanganan bencana perlu terus diperbaiki agar lebih terintegrasi dan responsif terhadap kondisi kebatinan masyarakat.
Menurut Emrus, situasi kebencanaan membutuhkan komunikasi yang solid, satu suara, dan berbasis empati. Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan justru berpotensi menimbulkan kebingungan di publik.
“Pemerintah memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung komunikasi kebencanaan,” ujar Emrus.
