“Kok Menaker malah menurunkan indeks? Ini sama saja melawan kebijakan Presiden,” tanya Said Iqbal dengan heran.
Selain itu, Said Iqbal juga menolak usulan Apindo yang mengajukan indeks lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5. Ia membantah narasi bahwa kenaikan upah akan memicu PHK. Ia menyebut bahwa sepanjang 2024-2025, PHK terbesar terjadi di Jawa Tengah, provinsi dengan upah minimum terendah di Indonesia. Fakta tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa upah rendah tidak menjamin perusahaan terhindar dari PHK.
"Penyebab utama PHK adalah daya beli yang menurun akibat stagnasi upah selama satu dekade dan regulasi pemerintah yang keliru. Seperti Permendag 8/2024 yang sempat membuka keran impor garmen dan tekstil secara besar-besaran sebelum diperbaiki oleh Presiden Prabowo," terang Said Iqbal.
Selanjutnya, Said Iqbal meminta Presiden mempertimbangkan mengganti Menaker jika tetap bersikeras menggunakan formula upah rendah yang dianggap hanya menguntungkan pengusaha. Selain itu jika Menaker mengumumkan kenaikan upah yang hanya berkisar 3,5 hingga di bawah 6 persen, maka Mogok Nasional 5 juta buruh akan tetap digelar.
“Buruh tidak akan diam jika kebijakan merugikan mereka dan bertentangan dengan arahan Presiden,” kata Said Iqbal.
