POSKOTA.CO.ID - Nama Mahfud MD kembali jadi sorotan publik setelah kemunculannya di podcast “Terus Terang” yang tayang di YouTube.
Dalam tayangan berdurasi lebih dari 50 menit itu, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini kembali membongkar kisah lama: kasus pencucian uang senilai Rp349 triliun yang sempat mengguncang Indonesia pada 2023.
Mahfud dengan lugas menuturkan bahwa di balik kasus tersebut ada lobi-lobi politik dari kalangan DPR dan Kementerian Keuangan yang berupaya menghentikan proses hukum. Pernyataan ini langsung memantik perdebatan hangat di berbagai kalangan.
Dugaan Lobi dan Intervensi Hukum
Melansir dari channel podcast Youtube @MahfudMD, Mahfud mengungkapkan adanya tekanan politik agar aparat penegak hukum tidak melanjutkan penyelidikan.
“Ada lobi-lobi dari Menteri Keuangan, ada dari Kementerian Keuangan, ya bisa juga Menteri Keuangan agar itu tidak dilanjutkan,” ujar Mahfud.
“Kenapa saya tahu? Karena ke saya juru lobinya tuh orang DPR, orang penting di DPR,” lanjutnya.
Menurut Mahfud, upaya tersebut bukan sekadar isu — melainkan terjadi secara langsung. Bahkan, ada anggota DPR yang datang menemuinya dan meminta agar Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan kasus itu.
Kisah ini memperlihatkan bagaimana politik sering kali ikut campur dalam urusan hukum, terutama ketika kasusnya menyentuh institusi strategis seperti Kemenkeu.
Budaya Protektif di Kementerian Keuangan
Mahfud juga menyoroti adanya budaya proteksi internal di Kemenkeu. Ia menyinggung momen perbincangannya dengan Sri Mulyani kala masih menjabat Menko Polhukam.
“Bu Sri Mulyani pernah ketemu saya ketika kasus itu. Saya bilang, ‘Bu, ini seharusnya dilanjutkan.’ Tapi dia bilang, ‘Pak, saya gak setuju kalau anak buah saya dihukum, mereka korban institusi lain,’” ungkap Mahfud.
