Kuasa hukum pedagang Pasar Barito, Fahmi Akbar menilai, sikap Pemprov Jakarta tidak mau mendengarkan suara pihak-pihak yang terdampak pembongkaran.
"Jadi memang tidak ada dialog yang parsitipatif dari Pemprov DKI, dan itu disesalkan pedagang, kenapa kok yang katanya julukannya kerongkongan emas, kok hanya berlaku pada kalangan elit. Sedangkan kami sebagai rakyat gak pernah didengar," katanya.
"Enggak usah lah diagregasikan, didengar lah paling tidak secara langsung," ujarnya menambahkan.
