JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi A DPRD Jakarta, Kevin Wu, menyoroti kasus perundungan (bullying) di Jakarta semakin sering mencuat ke publik, baik di dunia nyata maupun media sosial (medsos).
Ia menilai fenomena ini sudah menjadi alarm sosial yang harus segera ditangani secara sistematis oleh Pemprov DKI Jakarta bersama sekolah, orang tua, dan masyarakat luas.
"Jakarta sebagai Kota Global tidak boleh hanya maju dalam infrastruktur, tapi juga harus maju dalam peradaban dan empati. Tidak ada artinya MRT, jalan lebar, atau gedung tinggi, jika anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan dan saling menyakiti," kata Kevin kepada wartawan, Senin, 20 Oktober 2025.
Baca Juga: Setahun Prabowo-Gibran, Cipayung Plus Dorong Reformasi Berkeadilan dan Supremasi Sipil
Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga tahun 2024 tercatat lebih dari 3.500 kasus kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta, dan sekitar 30 persen di antaranya adalah bullying di lingkungan sekolah.
Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menunjukkan bahwa 1 dari 4 siswa di Jakarta pernah mengalami bentuk perundungan, baik secara verbal, sosial, maupun daring (cyberbullying).
"Ini bukan sekadar angka. Di balik setiap data ada anak yang kehilangan rasa percaya diri, orang tua yang resah, dan sekolah yang kehilangan wibawa moral. Kita harus hentikan siklus ini sekarang," tutur Kevin.
Legislator PSI ini mencontohkan salah satu video viral perundungan pelajar SMP di Jakarta Timur yang direkam dan disebarkan di media sosial.
Kasus serupa juga ditemukan di beberapa sekolah swasta maupun negeri. Hal ini menunjukkan bahwa bullying tidak mengenal status ekonomi maupun lingkungan.
Kevin menilai bahwa tekanan sosial dan lemahnya literasi digital turut memperparah situasi.
Baca Juga: Bank Mandiri Kembali Raih Best Bank in Indonesia versi Global Finance, Perkuat Transformasi Digital dan Ekonomi Inklusif
"Anak-anak sering tidak sadar bahwa ejekan atau unggahan mereka di TikTok bisa menghancurkan mental teman sebayanya. Karena itu, literasi empati digital harus menjadi prioritas," tuturnya.
Dirinya pun mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memperkuat kebijakan dan program pencegahan bullying, diantaranya membentuk Satuan Tugas Anti-Bullying di setiap sekolah terdiri dari guru, siswa, dan psikolog pendamping.
Selain itu juga mendorong agar mengintegrasikan pendidikan karakter dan empati digital ke dalam kurikulum muatan lokal Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga diminta menyediakan layanan konseling psikologis gratis dan rahasia di sekolah dan Kelurahan, agar korban berani berbicara tanpa takut stigma.
"Pemerintah harus hadir bukan sekadar menindak, tapi juga mendampingi dan memulihkan. Kita ingin Jakarta menjadi kota yang aman untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi," kata Kevin.
Menurut Kevin, visi Jakarta sebagai Kota Global dan modern harus selalu disertai dengan misi kemanusiaan dan keadaban sosial.
“Anak-anak ini adalah masa depan Jakarta. Kalau mereka tumbuh dengan luka dan ketakutan, maka kota ini kehilangan jiwanya," jelasnya.
"Karena itu, mari kita mulai perubahan dari sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar," sambung Kevin.
