Cara Ajukan KUR Perumahan 2025: Syarat, Skema dan Nominal Plafon Pinjaman

POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali menghadirkan sebuah program baru dengan meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan.

Sebelumnya, program KUR ini berjalan dengan memberikan modal untuk usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baik individu maupun badan usaha.

Program KUR Perumahan ini dirancang untuk membantu masyarakat mendapat rumah tinggal serta kegiatan usaha yang nantinya bisa dilakukan di sekitar tempat tinggalnya.

Program ini diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Perumahan.

KUR Perumahan merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi UMKM, untuk mendapatkan pembiayaan investasi maupun modal kerja yang berkaitan dengan perumahan.

Penyaluran dilakukan melalui lembaga keuangan dan koperasi yang telah resmi ditunjuk sebagai penyalur KUR oleh pemerintah.

Dua Skema KUR Perumahan

KUR Perumahan 2025 dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu dari sisi penyediaan rumah dan dari sisi permintaan rumah.

Keduanya memiliki ketentuan berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat. Adapun rinciannya sebagai berikut:

KUR Perumahan dari Sisi Penyediaan Rumah

Program ini ditujukan bagi pengembang, kontraktor kecil, atau koperasi yang terlibat dalam proyek pembangunan rumah.

Ketentuannya meliputi:

Plafon pinjaman: Rp500 juta hingga Rp5 miliar
Pencairan dana: bisa dilakukan sekaligus, bertahap, atau dengan sistem revolving
Batas pencairan: baki debet maksimal Rp5 miliar per penarikan, total hingga Rp20 miliar dengan maksimal empat kali akad
Tenor pinjaman: maksimal 4 tahun untuk modal kerja dan 5 tahun untuk investasi, dengan grace period sesuai kebijakan penyalur

KUR Perumahan dari Sisi Permintaan Rumah

Kategori ini diperuntukkan bagi pelaku usaha yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah usaha.

Ketentuannya meliputi:

Plafon pinjaman: Rp10 juta hingga Rp500 juta
Penggunaan dana: untuk pembelian, pembangunan, atau renovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha
Pencairan: dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kesepakatan dengan penyalur
Tenor pinjaman: maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama

Syarat Mengajukan KUR Perumahan 2025

Agar bisa mendapatkan pembiayaan dari program ini, calon penerima wajib memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut daftarnya:

Memiliki usaha produktif dan layak dijalankan
Sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar
Usaha sudah beroperasi minimal enam bulan
Tidak memiliki catatan negatif berdasarkan hasil trade checking, community checking, atau bank checking
Tidak sedang menerima KUR lain pada waktu yang sama
Tidak sedang menerima program kredit pemerintah lainnya secara bersamaan

Cara Mengajukan KUR Perumahan 2025

Bagi kamu yang memenuhi persyaratan di atas, proses pengajuan KUR Perumahan bisa dilakukan dengan cukup mudah melalui lembaga penyalur resmi seperti bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) maupun koperasi penyalur KUR. Berikut langkah-langkahnya secara umum:

Kunjungi Lembaga Penyalur KUR resmi

Datangi kantor cabang bank atau koperasi yang sudah ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR.

Lengkapi Dokumen Persyaratan

Siapkan dokumen penting seperti KTP, NPWP, NIB, laporan keuangan sederhana, dan dokumen pendukung usaha.

Isi Formulir Pengajuan KUR Perumahan

Isi data diri dan rincian rencana penggunaan dana, apakah untuk pembangunan, pembelian, atau renovasi rumah usaha.

Proses Verifikasi dan Survei Lapangan

Pihak penyalur akan melakukan analisis kelayakan usaha serta pengecekan dokumen.

Penandatanganan Akad Kredit

Jika disetujui, kamu akan menandatangani akad kredit dan menerima pencairan dana sesuai skema yang telah disepakati.

Proses pengajuan biasanya memakan waktu antara 7–14 hari kerja, tergantung pada kelengkapan dokumen dan hasil analisis kelayakan dari lembaga penyalur.

Itulah informasi mengenai program KUR Perumahan 2025 yang dapat diakses oleh pelaku UMKM melalui bank atau koperasi penyalur yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.