POSKOTA.CO.ID - Berbagai kalangan sangat mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak awal tahun ini.
Kabarnya, hingga kini sudah menjangkau 29, 8 juta penerima manfaat yang disiapkan dari 8.018 dapur penyelenggara program MBG - disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi se Indonesia.
“Jika dirata – rata setiap SPPG tiap hari menyiapkan sekitar 3.700 an paket MBG. Ini, hasil pembilangan jumlah penerima dibagi jumlah dapur yang tersedia, yaitu 29,8 juta dibagi 8.018.” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Untuk mengejar target 82,9 juta penerima pada akhir tahun 2025 ini, setidaknya jumlah SPPG harus ditambah empat kali lipat, dengan asumsi setiap SPPG mampu melayani sekitar 3.000 paket MBG, setiap harinya,” ujar Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Menggema Tuntutan Reformasi Agraria
“Selain mengejar target, tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG itu sendiri. Kasus keracunan yang terjadi belakangan ini harus menjadikan perhatian serius bagi pelaksana program, dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” ujar mas Bro.
”Betul, jangan cuma mengejar target penerima, perbanyak dapur, tapi kualitas pelayanan buruk. Maksudnya meningkatkan gizi masyarakat, malah mengganggu kesehatan masyarakat karena keracunan makanan yang disuguhkan,” ujar Heri.
“Meski jumlah kasus keracunan hanya ribuan dari puluhan juta penerima, jika acap terjadi di sejumlah daerah, akan mendatangkan citra buruk bagi program MBG itu sendiri. Buktinya usulan agar hentikan sementara program MBG, sembari menunggu evaluasi lebih lanjut, sudah mulai didengungkan,” kata mas Bro.
“Jika kasus keracunan makanan itu disebut kejadian luar biasa, maka penangananya pun harus lebih luar biasa. Wajar jika muncul desakan evaluasi secara menyeluruh harus dilakukan oleh BGN sebagai pelaksana program MBG,” kata Heri.
“Tata kelola program harus lebih baik lagi. Targetnya bukan menurunkan jumlah kasus keracunan, tetapi meniadakan kasus keracunan. Jika masih ada kasus keracunan massal, sepertinya reformasi perlu dilakukan,” kata Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Membenahi Pelat Merah
