JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengunjuk rasa membawa sejumlah tuntutan dalam peringatan Hari Tani Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih menyampaikan, pihaknya telah diterima Wakil Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, serta Wakil Menteri Sekretariat Negara.
Henry menuturkan, ketiga pejabat tersebut mengaku hadir sebagai perwakilan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menjalankan tugas ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
“Mereka bilang akan menindaklanjuti permohonan dari SPI kepada Presiden, dan akan memanggil kementerian terkait untuk menindaklanjuti isu-isu petani,” kata Henry kepada awak media, Rabu, 24 September 2025.
Baca Juga: Massa Demo di Monas Tuntut Reforma Agraria
Dalam pertemuan itu, SPI menyampaikan enam poin tuntutan, di antaranya:
- Penyelesaian konflik agraria secara komprehensif dan penghentian kriminalisasi serta kekerasan terhadap petani.
- Tanah-tanah perkebunan dan kehutanan dijadikan objek reforma agraria, sesuai amanat konstitusi dan Perpres Reforma Agraria.
- Perhatian terhadap pembahasan undang-undang di DPR seperti UU Kehutanan, UU Koperasi, dan UU Pangan, agar tidak memperkuat impor pangan.
- Pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai SPI justru memicu perampasan tanah, pengangguran, dan impor pangan besar-besaran.
- Pembentukan Dewan Reforma Agraria Nasional yang langsung berada di bawah Presiden.
- Revisi Perpres Reforma Agraria agar lebih berpihak pada kepentingan petani.
- Henry menilai, jawaban dari perwakilan pemerintah belum cukup memuaskan.
“Menurut kita belum. Mereka baru menampung aspirasi dan akan menyampaikan ke Presiden. Karena itu, kita minta dalam waktu satu minggu ke depan bisa langsung bertemu dengan Presiden,” ujarnya.
SPI menilai pemerintahan Kabinet Merah Putih selama satu tahun belum mengeksekusi janji Reforma Agraria yang masuk dalam RPJMN dan program prioritas nasional.
“Ini menunjukkan kementerian yang ada belum menjalankan mandat yang sudah diberikan. Padahal dalam astacita Pak Prabowo ada Reforma Agraria, tapi belum dilaksanakan,” ujarnya.
Baca Juga: Peringati HTN, Massa Demo Kedaulatan Agraria di Pemkab Bogor
Menurutnya, jika Reforma Agraria dilaksanakan dengan serius, maka akan sejalan dengan program kerakyatan pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis.
