Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Jumlah ormas yang mengawal program pemerintah kian bertambah. Kini menjadi 103 ormas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah.
Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo mengatakan keberadaan FORMAS sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan Indonesia.
Hal itu dikatakan Hashim saat pengukuhan 20 ormas baru di Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Pemimpin Berbohong Saja Berdosa, Apalagi Korupsi
Menurut Hashim itu juga yang tertanam di jiwa Prabowo agar rakyat sejahtera dan Indonesia abadi. Ia sedih melihat masih ada yang belum sejahtera dan program MBG lahir dari keprihatinan supaya rakyatnya sehat.
Karenanya ormas yang tergabung dalam FORMAS, seperti dikatakan Ketua Dewan Pakar, Serian Wijatno, tidak boleh menjadi penonton dalam pembangunan nasional, tetapi bagian masyarakat sipil memberikan pemikiran konstruktif dan mengawal pelaksanaan program pemerintah.
"Kalau cuma menjadi penonton, buat apa ikut bergabung dengan organisasi yang berperan mengawal program pemerintah,” ujar bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Setuju, yang diperlukan peran aktif mengawal program, bukan menjadi penonton program,” tambah Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Anak Masa Depan Kita Semua
“Karena itu yang diperlukan bukan kuantitas ormas pengawal program pemerintah, tetapi kualitas dari ormas untuk mengawal program pemerintah,” ujar mas Bro.
“Bicara kualitas berarti bicara sejauh mana peran yang diberikan agar semua program pemerintah, utamanya yang prioritas seperti MBG dapat berjalan secara baik dan kian memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Heri.
"Ikut mengawal agar program tepat sasaran, tidak asal – asalan mengejar target tentang jumlahnya, tapi manfaat yang didapat kurang maksimal,” kata Yudi.
“Ya, misalnya sekolah sangat mampu, siswanya golongan keluarga sangat mampu, mendapat MBG, sementara ada sekolah yang sangat membutuhkan tidak mendapat prioritas. Ini misalnya,” ujar mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Sudah 16 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
“Intinya bagaimana program pemerintah berjalan di rel yang benar. Dari sononya bagus, tetapi begitu pelaksanaan di lapangan ada yang melenceng. Jika itu terjadi yang kena getahnya 'programnya',” kata Heri.
“Itu yang harus dikawal ketat dan selektif dengan memberikan masukan untuk perbaikan. Bukan mencampuri urusan dapur, mengingat mereka bukan aparat pengawas, tetapi anggota masyarakat yang membantu melakukan pengawalan program,” ujar mas Bro.
“Ya, tak ubahnya kita anggota masyarakat yang punya hak pula menilai program pemerintah yang sedang berjalan. Intinya agar program strategis pemerintah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Yudi.
