POSKOTA.CO.ID - Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 24 September 2025 dipastikan akan diwarnai gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Serikat Petani Indonesia (SPI), sebagai salah satu motor penggerak aksi demo hari ini, menyatakan peringatan HTN kali ini difokuskan pada percepatan reforma agraria sejati.
Gelombang demonstrasi hari ini diperkirakan akan melibatkan lebih dari 12 ribu petani yang turun langsung ke Jakarta.
Sementara itu, lebih dari 13 ribu petani lainnya akan menggelar aksi serentak di berbagai provinsi.
Lantas, di mana saja titik lokasi demo Hari Tani 24 September 2025? Cek lokasi dan jadwal selengkapnya.
Baca Juga: Sambut Hari Tani, PKS Borong Cabai lantas Dibagikan ke Warga
Di Mana Titik Lokasi Demo Hari Tani?
Menurut keterangan Wakil Ketua Umum SPI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agus Ruli Ardiansyah, aksi di Jakarta akan dipusatkan di empat lokasi penting yakni.
- Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
- Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Kementerian Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Agus menegaskan, selain Jakarta, aksi serupa juga akan digelar oleh anggota SPI di 30 provinsi lainnya.
Dari Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara, ribuan massa tani disebut akan menggelar aksi serentak.
Menurutnya, gerakan ini merupakan konsolidasi untuk memperjuangkan keadilan agraria yang dinilai belum berjalan optimal.
Baca Juga: Buruh Gelar Demo Hari Ini di Gedung DPR RI, Apa Tuntutannya?
Tuntutan Aksi Hari Tani Nasional 2025
Terdapat delapan tuntutan utama yang recananya akan diajukan dalam aksi kali ini, di antaranya yakni sebagai berikut.
- Penyelesaian konflik agraria yang dihadapi petani Indonesia.
- Menjadikan hutan negara dan tanah negara sebagai objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
- Revisi Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.
- Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Kesejahteraan Petani.
- Revisi UU Pangan, UU Kehutanan, dan UU Koperasi untuk mendukung kedaulatan pangan.
- Pembentukan UU Masyarakat Adat.
- Pencabutan UU Cipta Kerja yang dianggap memperparah ketimpangan agraria.
