CIANJUR, POSKOTA.CO.ID - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat dinilai terus tumbuh, namun masih menghadapi tantangan besar dalam hal digitalisasi dan standarisasi produk.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Jabar, Abdul Karim, saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah di Aula Gedung Desa, Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Karim menekankan pentingnya perda ini dipahami masyarakat agar pelaku UMKM tidak berjalan sendiri, melainkan berada dalam ekosistem yang mendukung. Sehingga pengembangan usaha yang tengah dijalankan warga dapat berkembang.
Namun sayangnya ia menyoroti masih banyak pelaku UMKM belum memahami regulasi ini. Sehingga pengembangan usaha yang tengah dijalankan menjadi terhambat.
Baca Juga: Penyebab Harga Pangan di Jakarta Naik
"Padahal regulasi ini diterbitkan untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Misalnya dalam hal pemerintah berkewajiban memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi wirausaha dan pembimbingan peningkatan kualitas produk agar memiliki daya saing," ujar Abdul Karim.
Hal lain, politisi Partai Gerindra ini menambahkan dalam Perda Kewirausahaan ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban mendorong terciptanya inovasi untuk mendukung program kewirausahaan melalui sistem inovasi daerah.
Misalnya melalui pelatihan digitalisasi dalam proses pemasaran produk. Sehingga produk yang dihasilkan bukan hanya terpromosi di tingkat lokal, namun nasional bahkan ke mancanegara.
"Melalui perkembangan teknologi di era digital bukan suatu hal yang tidak mungkin produk yang dihasilkan UMKM di Cianjur bisa terpromosikan hingga ke pasar nasional hingga mancanegara," tukas anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Cianjur ini.
Baca Juga: Penjualan LSUV Turun di Agustus 2025, Beberapa Model Malah Naik
Terlebih dikatakannya, sebagai sebuah daerah, Cianjur memiliki sebuah kekhasan daerah dengan berbagai produk yang dijual.
