Mensos Gus Ipul menyampaikan, “Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya.”
Hal ini menunjukkan bahwa bansos hanya menjadi instrumen jangka pendek, sedangkan pemberdayaan membuka jalan keluar permanen dari kemiskinan.
Mekanisme Reaktivasi Bansos
Bagi keluarga yang sebelumnya terdaftar di DTKS tetapi terhapus dalam proses transisi ke DTSEN, pemerintah menyediakan jalur reaktivasi. Mekanismenya:
- Daftar ulang melalui desa atau kelurahan.
- Melalui aplikasi digital yang terhubung dengan Dinas Sosial setempat.
- Verifikasi ulang kondisi sosial-ekonomi penerima.
Khusus bagi masyarakat di desil 1 dan 2, jalur ini memberi kesempatan untuk kembali memperoleh hak bansos jika memang memenuhi kriteria.
Realisasi Penyaluran Bansos 2025
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mencapai lebih dari 75%. DTSEN menjadi kunci agar distribusi lebih tepat sasaran, mengurangi kebocoran anggaran, sekaligus menutup celah manipulasi.
Tantangan Implementasi DTSEN
Meskipun menjanjikan, implementasi DTSEN juga menghadapi sejumlah tantangan:
- Validitas Data Dinamis
Kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat berubah cepat. Update berkala menjadi keharusan. - Kesiapan Teknologi dan Infrastruktur
Tidak semua desa memiliki akses internet stabil untuk memperbarui data secara real-time. - Literasi Digital Masyarakat
Sebagian masyarakat belum terbiasa dengan sistem aplikasi bansos digital. - Risiko Birokrasi dan Penyalahgunaan
Walaupun data lebih terpusat, pengawasan di lapangan tetap penting agar bansos tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
DTSEN dan Transparansi Publik
Dengan pengelolaan langsung oleh BPS, DTSEN diharapkan menjadi rujukan tunggal bagi semua program bantuan, termasuk kesehatan, pendidikan, hingga subsidi energi. Transparansi publik juga akan meningkat karena data dapat diakses lintas kementerian/lembaga, bahkan terbuka untuk audit independen.
Implikasi Sosial dan Ekonomi
Transformasi DTKS ke DTSEN membawa dampak besar:
- Bagi masyarakat miskin: lebih mudah mendapatkan akses bantuan.
- Bagi pemerintah: anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
- Bagi ekonomi nasional: mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.
Selain itu, perubahan ini menegaskan arah kebijakan bansos Indonesia yang tidak hanya berfokus pada konsumsi jangka pendek, tetapi juga pemberdayaan jangka panjang.
Baca Juga: 7 Spot Joging di Jakarta Selain CFD Sudirman, Asri dan Instagramable!
Bagaimana Masyarakat Bisa Beradaptasi? (How To)
Bagi keluarga penerima manfaat, ada beberapa langkah adaptif agar tetap mendapatkan hak bansos dalam sistem DTSEN:
- Memastikan Data Terbaru
Lakukan pengecekan data melalui desa/kelurahan atau aplikasi bansos digital. - Proaktif Melaporkan Perubahan Kondisi
Misalnya perubahan status pekerjaan, alamat, atau jumlah anggota keluarga. - Mengikuti Program Pemberdayaan
Selain bansos, pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan, modal usaha, hingga pendampingan UMKM. - Memanfaatkan Layanan Digital
Pelajari cara menggunakan aplikasi DTSEN untuk mempercepat proses validasi dan reaktivasi data.
Transformasi dari DTKS ke DTSEN adalah tonggak penting dalam sejarah bansos Indonesia. Dengan basis data tunggal, penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.
