POSKOTA.CO.ID - Pemerintah resmi meluncurkan kembali paket stimulus ekonomi 2025-2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Total ada sebanyak 17 stimulus ekonomi yang dirilis pemerintah yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.
Program 8+4+5 yang merupakan bagian stimulus ekonomi RI ini disebut sebagai upaya strategis dalam menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Baca Juga: Siapa yang Masih Dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan September 2025? Simak Informasinya
Dalam paket stimulus ekonomi sebelumnya yang disampaikan pada pertengahan tahun 2025 terdapat program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Bantuan sebesar Rp600.000 ini menyasar para pekerja ataupun buruh dan tenaga honorer yang punya gaji di bawah Rp3.500.000 atau di bawah UMP/UMR.
Peluncuran paket stimulus ekonomi 8+4+5 ini pun membuat masyarakat penasaran apakah program BSU tersebut akan kembali dilanjutkan atau tidak.
Baca Juga: Cara Praktis Cek Status KJP 2025 Secara Online, Warga Bisa Pastikan Terdaftar atau Tidak
Apalagi, beberapa waktu belakangan ini santer terdengar kabar soal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan September 2025.
Lantas, apa saja daftar paket stimulus ekonomi terbaru dari pemerintah? Apakah BSU termasuk di dalamnya? Simak informasi selengkapnya di bawah ini agar tidak keliru.
Daftar 17 Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah
Berikut ini rincian tujuh belas paket stimulus yang dirilis pemerintah yang dibagi berdasarkan konsep 8+4+5.
Baca Juga: Mudah! Begini Cara Cek Status Penerima BSU September 2025 Lewat Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
8 program akselerasi 2025
1. Program magang bagi lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan sektor industri).
2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (untuk pekerja di sektor pariwisata).
3. Bantuan pangan pada Oktober dan November 2025 (10 kg beras selama 2 bulan).
4. Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik).
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Program padat karya tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
7. Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
4 Program yang Dilanjutkan di 2026
1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM.
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026).
3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Sektor Industri Padat Karya (APBN 2026).
4. Diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
1. Program Koperasi Desa Merah Putih, sebanyak 80 ribu unit usaha baru (target menyerap hingga 1 juta orang pada Desember 2025).
2. Kampung Nelayan Merah Putih, proyeksi jangka panjang mencapai 4.000 titik (target menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja).
3. Revitalisasi tambak pantura seluas 20.000 hektar (target menyerap 168.000 tenaga kerja).
4. Modernisasi Kapal Nelayan sebanyak 1.000 unit (diharapkan menciptakan 200.000 lapangan kerja)
5. Program Perkebunan Rakyat, dengan penanaman kembali 870.000 hektar (target membuka 1,6 juta lapangan kerja).