"Aset kekayaan dia (Raffi Ahmad) itu Rp1 triliun lebih, tapi dugaan dia bayar pajak, itu cuma Rp1 miliar," ujar Kisman Latumakulita melalui kanal YouTube Podcast Roemah Pemoeda.
Hitung-Hitungan Pajak yang Diperdebatkan
Menurut Kisman, seorang pejabat negara dengan harta kekayaan Rp1 triliun seharusnya membayar pajak sekitar Rp340 miliar.
"Untuk pejabat negara, itu aib. Itu bukan contoh baik sebagai pejabat negara. Sepertiga dari (kekayaan Raffi Ahmad) itu adalah untuk bayar pajak. Jadi mestinya dia bayar pajak sekitar Rp340 miliar lah," tegasnya.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi beragam di masyarakat. Sebagian menilai pernyataan Kisman sekadar asumsi tanpa data valid, sementara sebagian lain menganggap perlu adanya klarifikasi dari otoritas terkait.
Keraguan Kisman dan Harapan pada Pemerintah
Meskipun melontarkan tuduhan, Kisman sendiri mengakui bahwa dugaan itu belum tentu benar. Ia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
"Titip juga Pak Menteri Purbaya, mudah-mudahan negara nggak beres ini. Mudah-mudahan tidak benar ya. Bagaimana rakyat kecil di bawah mau disuruh taat pajak kalau pejabat negaranya model Raffi Ahmad ini? Mudah-mudahan tidak benar," ungkap Kisman.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa tudingan terhadap Raffi Ahmad masih sebatas asumsi yang membutuhkan klarifikasi hukum maupun fiskal.
Baca Juga: 8 Tim Berlaga di Final Liga Bintang Anak Nusantara
Publikasi Kekayaan dan Transparansi Figur Publik
Dalam konteks pejabat negara maupun figur publik, transparansi kekayaan menjadi isu penting. LHKPN memang dibuat untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik.
Namun, di sisi lain, publikasi kekayaan sering kali memicu persepsi negatif jika tidak diimbangi dengan edukasi tentang kewajiban pajak dan sistem pelaporan yang berlaku.
Kasus Raffi Ahmad menjadi contoh nyata bagaimana publik cepat menilai tanpa adanya verifikasi resmi dari lembaga berwenang.
Kontroversi yang menimpa Raffi Ahmad mencerminkan bagaimana figur publik rentan menjadi objek tuduhan tanpa dasar yang jelas. Hingga saat ini, tidak ada bukti hukum yang menyatakan Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang maupun penggelapan pajak.
