BEKASI, POSKOTA.CO.ID – Tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bekasi, mencapai Rp46 juta per bulan.
Ketentuan ini berlaku sejak 2021 dan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perwal Nomor 61 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menegaskan, pihaknya masih menunggu sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait aturan tunjangan tersebut.
Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemkot Bekasi akan sejalan dengan keputusan provinsi maupun pemerintah pusat.
Baca Juga: Pasien BPJS Diduga Dipulangkan saat Tak Sadarkan Diri, Dinkes Bekasi Panggil RS EMC
“Kami ini kan bagian dari pemerintahan, jadi tentunya akan terus lihat dan pantau perkembangan. Ini kan sudah dimulai dari DPR RI. Nanti kami lihat dulu sikap DPRD Provinsi, lalu kita juga akan bandingkan dengan daerah sekitarnya,” kata Tri di Bekasi, Selasa, 9 September 2025.
Tri menjelaskan, kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bekasi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berjenjang sesuai aturan.
Ia menyebut hal itu terjadi bersamaan dengan kenaikan tunjangan perumahan DPRD Provinsi dan Pemerintah Kota sejak 2021.
“Kalau saya kira, kami ini pemerintahan kota yang tidak bisa berdiri sendiri. Tentu sikap yang akan diambil sejalan dengan apa yang disuarakan hari ini,” tuturnya.
Baca Juga: Pospol di Bekasi Alami Kerusakan Imbas Kerusuhan, Kerugian Capai Rp200 Juta
Meski demikian, ia memahami keresahan masyarakat.
