POSKOTA.CO.ID - Sebuah kabar duka datang dari Wina, Austria. Muhammad Athaya Helmi Nasution, mahasiswa Indonesia berusia 18 tahun yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Groningen, Belanda meninggal dunia usai menjadi pemandu kunjungan pejabat publik pada 25–27 Agustus 2025.
Kunjungan tersebut melibatkan rombongan dari DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
Dalam keterangan resmi yang dirilis PPI Belanda pada Senin 8 September 2025 disebutkan hasil otopsi forensik menunjukkan almarhum diduga mengalami heatstroke (sengatan panas) akibat kelelahan, kurangnya cairan dan asupan nutrisi, hingga menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit serta hypoglycemia yang berujung stroke.
Saat kejadian, almarhum diketahui bertugas mendampingi rombongan sejak pagi hingga malam.
Baca Juga: Tanggapi Dugaan Pidana, Ferry Irwandi: Saya tidak Lari, Masih di Jakarta
Namun, tragedi ini meninggalkan tanda tanya besar. PPI Belanda menyesalkan tidak adanya permintaan maaf, pertanggungjawaban, maupun transparansi dari pihak event organizer (EO) dan koordinator liaison officer (LO) kepada keluarga korban yang datang langsung ke Wina untuk mengurus jenazah.
Bahkan, menurut keterangan PPI Belanda, acara kunjungan pejabat publik tetap berjalan normal, sementara keluarga korban tidak mendapat perhatian yang layak.
“Alih-alih mengunjungi tempat penginapan saat almarhum menghembuskan nafas terakhir, acara kunjungan kerja terus bergulir di mana pihak EO justru terus sibuk mengurus persiapan acara makan-makan bersama pejabat publik di restoran,” bunyi keterangan PPI Belanda dikutip dari akun Instagram @ppibelanda pada Senin, 8 September 2025.
Baca Juga: Kapan Pengumuman Kelulusan UKPPG Guru Tertentu 2025? Simak Jadwal Terbarunya
Indikasi Penutupan Informasi Pejabat Publik
PPI Belanda mengungkapkan adanya indikasi upaya penutupan informasi mengenai siapa saja pejabat yang didampingi almarhum selama bertugas.
Atas peristiwa ini, PPI Belanda menegaskan sikap tegas agar para pejabat publik tidak melibatkan mahasiswa dalam praktif pemfasilitasan kunjungan pejabat publik di luar negeri tanpa kontrak resmi, perlindungan hukum serta mekanisme yang jelas.
