BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Ancaman bencana maupun musibah di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, khususnya wilayah selatan, jadi fokus DPRD KBB dalam mencegah sekaligus menyoroti apa saja yang perlu dimaksimalkan di wilayah tersebut.
Adapun sejumlah wilayah yang memiliki kerawanan di selatan, yakni potensi tertimpa kerusakan atau kerugian, yang berkaitan dengan kapasitas untuk mengantisipasi suatu bahaya. Risiko bencana ini digunakan agar mengetahui seberapa besar dampak risiko.
Berdasarkan data BPBD KBB, ancaman yang paling tinggi berada di Desa Mukapayung. Kerentanan yang paling tinggi berada pada Desa Mukapayung, Desa Rancapanggung, Desa Bongas, Desa Batulayang dan Desa Cililin.
Tak ingin warganya dihantui rasa waswas, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan monitoring wilayah sekaligus meninjau pos pemadam kebakaran (Damkar) di Cililin dan Sindangkerta.
Kata dia, kunjungan tadi Rabu 3 September 2025, ke wilayah selatan, merupakan bukti komitmen wakil rakyat dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan maksimal, terutama soal keselamatan dan kesiapsiagaan bencana.
Baca Juga: Konflik Agraria di Lembang KBB, Warga Pagerwangi Sempat Diintimidasi untuk Kosongkan Lahan
"Disana kami mendapati sejumlah aspirasi dari petugas dan masyarakat. Mulai keterbatasan personel, minimnya sarana-prasarana penyelamatan, hingga perlunya peningkatan pelayanan darurat," kata Sandi, saat ditemui di kantor DPRD KBB, Jalan Cijamil Kecamatan Ngamprah, Rabu, 3 September 2025.
Dari hasil tinjauan di lokasi, Sandi menyebutkan bahwa, Kabupaten Bandung Barat khususnya di wilayah selatan butuh perhatian serius pemerintah daerah. Artinya, bukan sekedar fokus kebakaran yang kerap terjadi pada musim panas ataupun kesiapsiagaan menghadapi bencana yang kapan saja bisa terjadi.
"Ancaman terhadap lingkungan seperti banjir, longsor hingga pergerakan tanah pun, harus diperhatikan sebab, musibah ini yang kerap terjadi di lingkungan," ujar Sandi.
Pihaknya berjanji, DPRD akan terus mendorong langkah preventif, mulai dari penguatan sistem mitigasi, penyediaan anggaran, pelatihan personel, hingga memastikan peralatan penyelamatan yang memadai.
"Jadi, baik pihak terkait mulai dari sejumlah relawan, pemerintah dan DPRD sudah seharusnya menjalin kolaborasi. Dengan kesiapan sarana dan personel, dampak bencana bisa diminimalisir," ungkapnya.
