Tidak hanya jalan protokol, sejumlah gerbang tol juga masuk daftar ganjil genap. Contohnya:
- Gerbang Tol Slipi 1
- Gerbang Tol Pejompongan
- Gerbang Tol Tebet 1 dan 2
- Gerbang Tol Cawang
- Gerbang Tol Rawamangun
- Gerbang Tol Pulomas
- Gerbang Tol Cempaka Putih
Kendaraan yang Bebas dari Aturan Ganjil Genap
Tidak semua kendaraan terkena aturan ini. Ada daftar pengecualian yang dibuat agar layanan publik dan kepentingan vital tetap berjalan:
- Mobil listrik (sebagai insentif pengembangan energi bersih).
- Ambulans dan kendaraan medis, termasuk dokter.
- Kendaraan TNI-Polri.
- Pemadam kebakaran.
- Angkutan kota dan taksi.
Pemerintah menegaskan, pengecualian ini bukan berarti diskriminasi, melainkan bagian dari fungsi pelayanan publik yang harus terus tersedia meski ada pembatasan.
Teknologi dan Penegakan Aturan
Untuk memastikan kepatuhan masyarakat, kepolisian memanfaatkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) baik statis maupun mobile. Dengan kamera pengawas, pelanggaran bisa langsung terekam tanpa harus ada tilang manual.
Pelanggar akan dikenakan sanksi denda Rp 500.000, sesuai Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Selain itu, contraflow di tol dalam kota juga diterapkan, khususnya dari Cawang ke Semanggi pada jam sibuk pagi. Hal ini membantu distribusi kendaraan agar tidak menumpuk di satu jalur.
Dampak Sosial-Ekonomi dari Ganjil Genap
1. Efek Positif
- Mengurangi kemacetan hingga 30% di jam sibuk.
- Menurunkan emisi kendaraan dan kualitas udara lebih baik.
- Mendorong warga menggunakan transportasi publik.
- Meningkatkan disiplin berkendara karena ada aturan jelas.
2. Tantangan dan Kritik
Namun, dari perspektif masyarakat, aturan ini masih menyisakan beberapa masalah:
- Waktu perjalanan lebih lama karena harus mencari jalur alternatif.
- Beban psikologis pekerja yang harus menyesuaikan jam masuk kantor.
- Ketidakadilan bagi pemilik mobil tunggal yang tidak punya pilihan kendaraan lain.
- Lonjakan penumpang transportasi umum, yang bisa menimbulkan kepadatan baru.
Bagi sebagian warga, aturan ganjil genap adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka merasakan manfaat berupa jalanan lebih lancar. Namun di sisi lain, ada beban baru berupa penyesuaian rutinitas.
Seorang pegawai swasta misalnya, harus berangkat lebih pagi agar bisa sampai kantor tepat waktu saat mobilnya terkena larangan. Ada juga keluarga yang akhirnya membeli motor tambahan karena mobilnya terbatas untuk dipakai setiap hari.
Dari perspektif ini, terlihat bahwa mobilitas bukan sekadar teknis lalu lintas, tetapi juga menyentuh aspek emosional, sosial, hingga finansial warga.
Baca Juga: 4 Pemain Loan Out, Persib Bandung Umumkan Eliano Reijnders dan Andrew Patrick
Alternatif Mobilitas yang Disediakan Pemerintah
Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah menyediakan beberapa pilihan:
- Transportasi publik massal: MRT, LRT, TransJakarta, dan KRL.
- Jalur alternatif kendaraan pribadi meski rutenya lebih panjang.
- Dorongan penggunaan kendaraan listrik dengan pembebasan aturan ganjil genap.
.jpg)
