Dua tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini adalah:
- Mendorong MPR untuk melakukan amandemen guna merestrukturisasi DPR agar benar-benar menjadi representasi rakyat.
- Penghapusan tunjangan anggota DPR sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pemborosan anggaran dan privilege pejabat.
Ade Pratama, salah satu koordinator lapangan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang tidak memihak rakyat. "Kami tidak akan tinggal diam melihat pemborosan anggaran dan pengabaian suara rakyat," ujarnya.
Baca Juga: Demo Jilid 2: Buruh Kepung DPR 28 Agustus 2025, Ini Tuntutannya
Kepolisian menurunkan 452 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran untuk mengamankan aksi.
Aksi masih berlangsung terkendali di depan Gerbang Pancasila, meskipun sempat terjadi kericuhan yang menyebabkan massa terpecah menjadi dua.
Demonstrasi ini menjadi penanda semakin menguatnya suara kritis masyarakat terhadap kinerja DPR di tengah tantangan ekonomi dan politik yang dihadapi bangsa.
