JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) terus memperkuat pertahanan siber guna mengantisipasi potensi serangan digital yang semakin kompleks.
Hal itu dilakukan berdasarkan data dari laporan AwanPintar.id edisi Februari 2025, yang mengungkap sebanyak 48,58 persen serangan siber dalam negeri berasal dari Jakarta.
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan sejak 2020 pihaknya telah membentuk JakartaProv-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sebagai garda depan penanganan insiden siber di lingkungan Pemprov DKI.
"Saat ini, fokus utama adalah meningkatkan sistem keamanan (audit, deteksi, panduan) dan menjaga kepercayaan masyarakat," ucap Budi saat dihubungi Poskota, Minggu, 24 Agustus 2025.
Baca Juga: Antisipasi Serangan Siber, DPRD DKI Dorong Pemprov Jakarta Perkuat Koordinasi Dengan BSSN dan Polri
Budi menjelaskan, seiring perkembangan teknologi dan pola serangan siber, Pemprov DKI menghadapi tantangan besar, yakni meningkatkan level kematangan keamanan.
Kemudian, memperkuat kapasitas respons insiden, memperluas edukasi kepada publik, serta mengimplementasikan teknologi pemantauan dan deteksi real-time.
"Ke depan, tantangan adalah menaikkan level kematangan keamanan, memperkuat kapasitas respons, memperluas edukasi ke publik, serta mengimplementasikan teknologi pemantauan dan deteksi real-time," ujar Budi.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Budi menyebut, Diskominfotik menyiapkan Strategi Keamanan Siber Pemprov DKI 2025–2030 yang berfokus pada enam pilar utama:
1. Penguatan Kebijakan & Tata Kelola
- Menyusun strategi keamanan siber 2025- 2030.
- Mewajibkan setiap SKPD menerapkan baseline security control.
- Menetapkan regulasi internal terkait pengelolaan data pribadi dan data sensitif.
2. Infrastruktur Keamanan Siber
- pengoptimalan Security Operation Center (SOC) Jakarta untuk monitoring real-time.
- Penerapan Zero Trust Architecture dalam jaringan dan aplikasi.
- Penguatan sistem backup & disaster recovery berbasis hybrid cloud.
Baca Juga: Serangan Siber di Indonesia Tinggi, Pengamat Sebut Berpotensi Lumpuhkan Ekonomi Nasional
3. Manajemen Risiko & Deteksi Ancaman
- Melakukan risk assessment tahunan terhadap layanan digital.
- Membangun sistem Threat Intelligence lokal yang terhubung dengan BSSN.
- Menyediakan honeypot & deception system untuk mendeteksi pola serangan.
4. Respons Insiden & Forensik Digital
- Pengelolaan Jakarta-CSIRT yang siap beroperasi 24 jam penuh.
- Menyediakan forensik lab kecil di Kominfotik
- Menetapkan SOP eskalasi insiden dari SKPD → Diskominfotik → BSSN/Polri.
5. Peningkatan Kapasitas SDM & Awareness
- Pelatihan cyber hygiene dalam lingkup cyber security awareness wajib untuk seluruh ASN OPD untuk membekali dengan kebiasaan digital yang aman dalam bekerja.
- Sertifikasi teknis ASN di bidang siber (ISO 27001, CEH, CISM, SOC Analyst).
- Simulasi serangan siber minimal 1x setahun.
6. Kolaborasi & Ekosistem
- Sinergisitas dengan BSSN, Komdigi RI, aparat hukum.
- Kolaborasi dengan akademisi, komunitas, dan sektor swasta. (cr-4)