BEKASI SELATAN, POSKOTA.CO.ID - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto meluapkan kekecewaan terhadap PT Kereta Api Indonesia (KAI), karena belum memberikan izin pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Stasiun Bekasi.
Tri menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sudah melakukan berbagai upaya penataan, mulai menertibkan lapak pedagang hingga angkutan kota (angkot) yang berhenti sembarangan di sekitar stasiun.
“Angkotnya sudah kami tata. Tapi yang belum adalah kontribusi PT KAI. Saya berkali-kali meminta izin untuk pembangunan jembatan penyeberangan agar warga tidak lagi menyeberang di jalan. Sampai hari ini, izinnya belum juga keluar dari PT KAI,” kata Tri dalam keterangannya, Jumat, 22 Agustus 2025.
Tri menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan pembangunan JPO tidak akan membebani PT KAI, karena pembiayaan proyek ditanggung Pemkot Bekasi. Selain itu, fasilitas eskalator juga dijanjikan.
Baca Juga: Bekasi Dapat Bantuan Renovasi 500 Rumah Tak Layak Huni
“Kami sudah bilang, yang biayai Pemkot. Dan khusus untuk yang ini kami akan pakai eskalator. Jadi warga tidak perlu lagi menyeberang di jalan, tapi langsung masuk ke area stasiun,” ujarnya.
Selama izin tidak kunjung keluar, ia mengadukan permasalahan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia berharap, dukungan pemerintah tingkat provinsi bisa mempercepat realisasi pembangunan yang sudah lama dinantikan masyarakat tersebut.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keselamatan warga. Saya kira gubernur harus turun tangan untuk membantu menekan PT KAI agar izinnya segera dikeluarkan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot Bekasi juga sedang menyiapkan flyover atau jembatan layang untuk mengurai kemacetan di Bulak Kapal dan Bulan-Bulan pada 2026. Sebanyak Rp100 miliar disiapkan untuk pembebasan lahan, sedangkan proyek tersebut bernilai Rp256 miliar.
Baca Juga: Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Bangun Dua Flyover Senilai Ratusan Miliar
“Komitmen bersama terkait pembangunan Flyover Bulak Kapal, Pemkot Bekasi siapkan Rp100 miliar untuk pembebasan lahan. Pelaksanaannya ditargetkan selesai di awal 2026,” katanya. (CR-3)
