POSKOTA.CO.ID – Istilah "Serakahnomic" yang beberapa kali dilontarkan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan, terutama terkait dengan pembahasan tantiem untuk komisaris perusahaan negara.
Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai bahwa pernyataan Presiden dapat dikaitkan dengan kritik atas praktik pembagian tantiem yang dianggap berlebihan.
“Dalam beberapa kesempatan Presiden menyinggung soal ‘Serakahnomic’ ini, kelihatannya soal tantiem para komisaris ini juga bisa masuk dalam kriteria yang disebut sebagai ‘Serakahnomic’ yang sering diucapkan oleh Presiden tadi,” ujar Hersubeno Arief, dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.
Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa nada pidato Presiden belakangan ini menunjukkan sikap tegas terhadap ketimpangan ekonomi.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hilangkan Tantiem Komisaris BUMN, Pengamat: Bentuk Penghormatan pada Rakyat
“Akhir-akhir ini pidato Presiden itu atau keterangan persnya makin terasa ada kemarahan di dalam psikologi Presiden Prabowo, kemarahan terhadap kesenjangan ekonomi. Dia mulai dengan menganggap bahwa ‘Serakahnomic’ itu adalah penyebab rakyat itu tersungkur secara ekonomi,” kata Rocky.
Rocky menambahkan, sikap Presiden yang menyinggung pemangkasan tantiem merupakan sinyal keras terhadap elite.
“Kalau saya pangkas tantiem atau saya batalkan tantiem dan ada yang tidak setuju, silakan berhenti, silakan keluar sebagai komisaris. Kan itu juga satu keterangan psikologi bahwa beliau mengerti ada keadaan yang memungkinkan rakyat marah,” ujarnya.
Menurut Rocky, pernyataan Presiden juga menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Ia menyoroti perlunya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Prabowo Singgung Pemangkasan Tantiem Komisaris, Pengamat: Kebijakan Populis dengan Risiko Politik
“Apa kebijakan yang harus disiapkan supaya basis ekonomi kita itu betul-betul tidak lagi dihasilkan melalui pemborosan APBN? Pemborosan pertama tentu IKN. Lalu orang mulai melihat apakah makan siang gratis itu juga akan dianggap sebagai pemborosan,” jelas Rocky.
Ia menilai bahwa kebijakan sosial harus diarahkan pada sasaran yang tepat agar tidak menimbulkan kesan pemborosan, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia dalam mengelola utang.
Rocky juga menekankan pentingnya pemerintah menjelaskan akar persoalan kesenjangan ekonomi.
“Apakah disparitas tiba-tiba terjadi dalam 6 bulan setelah Presiden Prabowo memerintah? Tentu enggak. Jadi ada genealogy, asal-usul dari ketidakberesan ekonomi itu pada rezim sebelumnya. Dan itu justru yang ditunggu orang supaya fair,” ujarnya.
Baca Juga: Langkah Strategis Prabowo Subianto Perangi Kemiskinan, Bentuk DTSEN dan Sekolah Rakyat
Menurut Rocky, masyarakat menanti penjelasan terbuka terkait sumber masalah ekonomi, meski hal itu melibatkan rezim sebelumnya.
“Karena dianggap bahwa kok kesalahan dari rezim sebelumnya seolah-olah tidak ingin dibongkar oleh pemerintah yang sekarang. Tapi kita melihat dalam politik ada taktik, ada strategi, ada siasat, dan ada momentum,” tambahnya.