Agar masalah ini tidak terus berulang, perlu langkah strategis dari dua pihak:
Dari Pemerintah:
- Memperkuat integrasi antara Dukcapil dan DTKS.
- Menyediakan pusat layanan pengaduan online yang cepat merespons.
- Melakukan update data berkala agar perubahan kondisi ekonomi masyarakat tercatat.
Dari Masyarakat:
- Aktif mengecek status bansos secara mandiri.
- Segera memperbaiki dokumen kependudukan yang tidak sesuai.
- Melaporkan ke perangkat desa bila ada perubahan status sosial.
Tidak cairnya bantuan sosial pada bulan Agustus ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor: data kependudukan yang tidak sinkron, perubahan status penerima, duplikasi data, tidak terdaftar di DTKS, hingga kendala teknis di penyaluran.
Kabar baiknya, semua masalah tersebut punya solusi. Dengan memperbaiki KTP dan KK, memastikan terdaftar di DTKS, serta melapor ke perangkat desa jika ada kendala, masyarakat bisa memastikan hak mereka atas bansos tetap terjaga.
Lebih dari sekadar angka di sistem, bansos adalah penopang hidup jutaan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, validasi data, transparansi, dan kepedulian pemerintah serta masyarakat menjadi kunci agar program ini benar-benar tepat sasaran.
