POSKOTA.CO.ID - Awal tahun 2025 menjadi momen menegangkan bagi banyak nasabah perbankan di Indonesia. Pasalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara masif melakukan pemblokiran terhadap ribuan rekening yang dicurigai terlibat aktivitas ilegal.
Kebijakan ini langsung berdampak pada terhambatnya transaksi keuangan banyak masyarakat, memicu kekhawatiran sekaligus pertanyaan tentang kriteria pemblokiran.
Lembaga pencegah pencucian uang ini menjelaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan sistem keuangan nasional.
Tak hanya rekening individu, beberapa akun milik instansi pemerintah juga ikut dibekukan karena ketidakaktifan yang mencurigakan.
Baca Juga: Harta Kekayaan Ketua PPATK Capai Rp9,3 Miliar, Naik 2 Kali Lipat dari Sebelumnya
Merespons gelombang protes dari nasabah yang terkena dampak, PPATK menegaskan bahwa pemblokiran rekening bersifat sementara dan bisa diajukan banding.
Artikel ini akan mengupas tuntas kriteria, tanda-tanda, serta langkah penyelesaian bagi nasabah yang terkena imbas kebijakan terbaru PPATK ini.
PPATK: Perisai Negara Melawan Kejahatan Finansial
PPATK merupakan lembaga independen yang berperan dalam pencegahan money laundering (pencucian uang) dan pendanaan terorisme. Dengan wewenangnya, PPATK bekerja sama dengan bank, kepolisian, dan otoritas keuangan untuk memantau transaksi mencurigakan.
"Kami tidak main-main dalam memblokir rekening. Ini upaya proteksi untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan," tegas PPATK dalam keterangan resminya.
Kriteria Rekening yang Diblokir PPATK 2025
Berdasarkan data terbaru, PPATK fokus pada tiga jenis rekening yang rentan dibekukan:
Rekening Dormant Terkait Tindak Pidana
- Tidak ada transaksi selama 3–12 bulan.
- Diduga digunakan untuk pencucian uang, judi online, atau perdagangan narkotika.
- Terlibat dalam jual beli rekening ilegal.
Rekening Bansos Tidak Aktif Lebih dari 3 Tahun
- Penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak menyalurkan dana sama sekali.
Rekening Pemerintah yang Tidak Dipantau
- Milik instansi atau bendahara negara yang seharusnya aktif namun terbengkalai.
- "Rekening yang diblokir tetap aman, dan nasabah bisa mengajukan reaktivasi setelah verifikasi," jelas PPATK.
Tanda-Tanda Rekening Kena Blokir
- Transaksi tarik tunai/transfer gagal meski saldo mencukupi.
- Aplikasi mobile banking tiba-tiba tidak bisa diakses.
- Muncul notifikasi "Rekening Dibekukan Sementara".
Baca Juga: PPATK Naungan Siapa? Ini Struktur Kelembagaan dan Tugasnya dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Negara
Langkah Penting Jika Rekening Terblokir
- Segera Hubungi Bank: Konfirmasi penyebab pemblokiran.
- Siapkan Dokumen: KTP, NPWP, bukti kepemilikan rekening, dan riwayat transaksi.
- Verifikasi Data: Ikuti prosedur bank dan PPATK untuk klarifikasi.
- Ajukan Reaktivasi: Jika terbukti tidak terlibat kejahatan, rekening akan dipulihkan dalam 7–14 hari kerja.
Tips Hindari Pemblokiran
- Rutin gunakan rekening untuk transaksi kecil.
- Hindari menerima transfer dari pihak tidak dikenal.
- Laporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di rekening.
Kebijakan PPATK ini menjadi pengingat penting bagi seluruh nasabah untuk lebih waspada dalam mengelola rekening mereka.
Dengan semakin ketatnya pengawasan transaksi keuangan, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah penyalahgunaan sistem perbankan dengan menggunakan rekening secara bertanggung jawab dan transparan.
Bagi nasabah yang rekeningnya terkena pemblokiran, proses reaktivasi tetap terbuka selama dapat membuktikan bahwa rekening tersebut digunakan untuk keperluan sah.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses kanal resmi PPATK atau menghubungi bank terkait. Keuangan yang aman dimulai dari kesadaran dan kepatuhan kita semua.