BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri sebagai langkah cepat mengatasi keterbatasan daya tampung.
Kebijakan ini, menurutnya, penting untuk memastikan seluruh anak di Jawa Barat mendapat akses pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya dan jarak.
Dedi mengatakan kebijakan ini lahir dari keluhan banyak orang tua yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri. Selama ini, sebagian siswa terpaksa mendaftar ke sekolah swasta yang jaraknya jauh dan biayanya tinggi, sehingga membebani keluarga.
"Kalau saya tidak membuat kebijakan ini, ribut nggak? Ribut. Karena banyak anak-anak yang tidak bisa ke sekolah negeri. Masuk ke sekolah lain jaraknya jauh, biayanya mahal. Itu problemnya," ujar Dedi saat ditemui di Bogor, dikutip Selasa, 22 Juli 2025.
Menurutnya, penambahan rombel dilakukan secara darurat tanpa menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa sekolah saat ini memiliki kekurangan ruang kelas yang cukup besar sehingga perlu penanganan cepat.
"Contohnya di SMA Tenjo, sekolahnya punya 30 kelas, tapi baru ada 16 kelas. Masih kurang 14 kelas. Otak saya nggak boleh berhenti, nggak boleh nunggu APBD Perubahan. Hari ini saya bikin gambar, minggu ini mulai dibangun. Duitnya dari mana? Kita cari dari non-APBD," katanya.
Dedi juga menyadari kebijakan ini memicu protes dari sebagian sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah siswa. Namun ia menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak terjadi merata. Banyak sekolah swasta favorit tetap diminati, sedangkan yang terdampak umumnya sudah mengalami penurunan sebelumnya.
Lebih jauh, Dedi mengingatkan bahwa tugas utamanya sebagai gubernur adalah menjamin semua warga Jawa Barat dapat bersekolah sesuai amanat undang-undang.
"Tugas saya adalah menambah ruang kelas baru, meningkatkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas guru. Jawa Barat hari ini terus mengalami peningkatan,” katanya.
.jpg)
.jpg)
