POSKOTA.CO.ID - Setelah bertahun-tahun berada dalam ketidakpastian soal penggajian dan status kerja, akhirnya pada tahun 2025 ini pemerintah menandatangani sebuah regulasi yang amat dinanti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 94 Tahun 2025.
Melalui regulasi ini, struktur gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijelaskan secara rinci. Gaji ditentukan berdasarkan golongan dan jenjang jabatan, baik untuk jabatan fungsional maupun pelaksana.
Regulasi ini menjadi pelengkap teknis dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji PPPK.
Baca Juga: Profil Lengkap Siti Mualimah, Caleg Perindo yang Viral Usai Tuntut Guru Madrasah Bayar Rp25 Juta
Rincian Gaji PPPK Berdasarkan Golongan Jabatan Fungsional
Salah satu poin krusial dalam keputusan ini adalah rincian penggajian bagi PPPK yang menduduki jabatan fungsional, termasuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga akademisi.
Daftar Gaji PPPK Jabatan Fungsional (2025)
Gaji PPPK untuk Jabatan Pelaksana: Untuk Lulusan SD hingga Sarjana
Selain jabatan fungsional, jabatan pelaksana seperti staf administrasi, tenaga teknis, atau petugas lapangan juga mendapat perhatian. Penetapan gaji berdasarkan jenjang pendidikan memberikan kejelasan struktural.
Daftar Gaji PPPK Jabatan Pelaksana (2025)
Perspektif Manusia: Lebih dari Sekadar Angka
“Saya akhirnya bisa merencanakan masa depan”
Yanti, seorang guru honorer di Kabupaten Sukabumi, mengaku lega setelah mengetahui detail gaji ini. Selama 8 tahun ia mengajar dengan status tidak tetap, gajinya sering di bawah UMR.
“Dulu saya digaji Rp 600 ribu sebulan. Sekarang, walau belum kaya, saya tahu negara mulai mengakui perjuangan kami,” ungkapnya.
Harapan bagi Regenerasi ASN
Bagi para lulusan muda yang baru saja masuk ke dunia kerja pemerintahan sebagai PPPK, kejelasan gaji ini memberikan motivasi. “Saya bisa hitung-hitungan cicilan motor atau biaya lanjut studi,” ujar Rizki, tenaga teknis muda di Dinas PU Provinsi Kaltim.
Konteks Kebijakan: Menjawab Desakan dan Polemik Lama
Penetapan gaji PPPK ini bukan tanpa sejarah. Sebelumnya, publik dan wakil rakyat menyoroti ketimpangan antara ASN PNS dan PPPK. Banyak PPPK mengeluhkan ketidakjelasan take-home pay, belum lagi potongan iuran tanpa jaminan fasilitas setara PNS.
Dalam Rapat Dengar Pendapat, Komisi X DPR RI bahkan mendesak pemerintah untuk segera menata sistem penggajian dan perlindungan PPPK, terutama guru dan tenaga teknis non-ASN. Beberapa isu seperti pungli dalam sertifikasi dan inpassing juga menjadi sorotan.
Baca Juga: Kunci Jawaban Modul 3 FPPN Topik 3: Apa Sebenarnya yang Dimaksud Kode Etik Guru dalam PPG 2025?
Komitmen Daerah: Antara Apresiasi dan Tantangan
Beberapa pemerintah daerah menunjukkan respon positif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, menjadi salah satu yang tercepat menyerahkan SK kepada 3.420 PPPK dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Juli 2025.
Namun demikian, belum semua daerah siap menanggung komponen tambahan seperti tunjangan daerah. Dalam praktiknya, realisasi penggajian PPPK tetap bergantung pada kesiapan anggaran dan komitmen kepala daerah.
Disahkannya Keputusan Menpan RB No. 94 Tahun 2025 memang menjadi kemajuan signifikan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai kontrak pemerintah. Namun, sebagaimana dikatakan oleh banyak PPPK di lapangan, kejelasan gaji hanyalah satu bagian dari perjuangan panjang.
Perlu ada keberlanjutan dalam pembinaan, jenjang karier, dan perlindungan kerja. Regulasi ini membuka pintu bagi keadilan sosial di sektor publik bahwa mereka yang telah mengabdi, meski tanpa NIP, layak mendapatkan penghidupan yang layak.
Jika Anda adalah seorang PPPK atau calon PPPK, informasi ini menjadi pegangan penting untuk merencanakan masa depan, membangun kehidupan yang lebih stabil, dan meneguhkan peran Anda dalam membangun negara.
