Banyak publik menilai keputusan itu sebagai indikasi penyimpangan, namun Ferry membantahnya.
Menurutnya, harga gula dari BUMN jauh lebih mahal dibandingkan perusahaan swasta, sehingga kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlangsungan industri pengolahan.
"Kalau dari BUMN terlalu mahal, Pak Tom memilih GKM agar industri tetap hidup. Semua itu juga ada dasar tertulisnya," tegas Ferry.
Baca Juga: Gugur saat Amankan Pernikahan, Bripka Cecep Dianugerahi Kenaikan Pangkat
Respon Terhadap Tuduhan Korupsi
Vonis 4,5 tahun penjara terhadap Lembong dikaitkan dengan dugaan korupsi terkait suap impor gula senilai Rp600 miliar.
Namun Ferry menyangsikan dasar hukum yang digunakan, apalagi tidak ditemukan bukti aliran dana ke Lembong secara pribadi. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Lembong tidak menyalahi prosedur administrasi.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan logika pemberian hukuman pidana terhadap keputusan kebijakan negara.
"Kalau pejabat bisa dipenjara karena ini, maka semua pejabat di Indonesia bisa dipidana dengan logika yang sama," ucapnya.
Ferry Irwandi: Dari Pegawai Kemenkeu ke Aktivis Sosial Media
Ferry Irwandi bukan sosok baru dalam isu kebijakan publik. Ia pernah bekerja sebagai videografer di Kementerian Keuangan sebelum memutuskan fokus menjadi kreator konten.
Sejak 2010, ia aktif di platform YouTube membahas topik-topik edukatif seperti filsafat, politik, dan isu-isu sosial. Kini, suaranya banyak didengar oleh publik yang mulai mempertanyakan transparansi sistem hukum, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut pejabat tinggi.
Keputusan Tom Lembong dan Dinamika Politik
Vonis terhadap Lembong terjadi dalam konteks politik nasional yang sensitif. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan motif politik, Ferry mengisyaratkan bahwa keputusan hukum terhadap Lembong bisa saja dipengaruhi oleh perbedaan pilihan dalam pemilu.
Sejumlah analis hukum juga mengkritik dasar vonis yang dianggap tidak memenuhi unsur niat jahat atau kerugian negara secara langsung.
