POSKOTA.CO.ID - Setiap tahun, Korlantas Polri rutin menggelar Operasi Patuh. Meskipun terkesan hanya sebatas kegiatan kepolisian, agenda ini sejatinya mencerminkan komitmen negara untuk melindungi keselamatan pengguna jalan.
Tidak hanya kendaraan pribadi yang menjadi sasaran pengawasan, tetapi juga kendaraan umum dan angkutan barang yang sering kali abai terhadap aturan keselamatan.
Perspektif unik yang perlu dicatat adalah bahwa keberhasilan operasi seperti ini tak semata diukur dari jumlah surat tilang yang dikeluarkan, melainkan juga dari bagaimana masyarakat mulai menyadari pentingnya kedisiplinan di jalan raya. Kesadaran kolektif adalah pilar terkuat dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan tertib.
Baca Juga: Pansus DPRD Kota Bandung Bahas Raperda RPJMD Tentang Peningkatan Kualitas Hidup dan Keterbukaan
Ragam Nama dan Ciri Khas di Tiap Daerah
Walau digelar serentak secara nasional, Operasi Patuh memiliki penamaan berbeda di setiap wilayah. Di Jawa Tengah, kegiatan ini dikenal sebagai Operasi Patuh Candi, sedangkan di Banten disebut Operasi Patuh Maung. Nama tersebut bukan sekadar identitas lokal, tetapi juga simbol pendekatan yang kontekstual dengan karakteristik masyarakat setempat.
Penamaan khas ini membantu warga lebih mudah mengenali kegiatan dan memahami bahwa operasi bukan sekadar “razia,” melainkan bagian dari upaya edukasi dan perlindungan.
Tujuan Strategis: Dari Penindakan hingga Edukasi
Salah satu tujuan utama Operasi Patuh Maung 2025 adalah menciptakan kondisi kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas). Mungkin istilah ini terdengar birokratis, tetapi maknanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari: mengurangi potensi kecelakaan fatal, meminimalkan konflik antar-pengguna jalan, dan memastikan aktivitas ekonomi berjalan lancar.
Operasi juga menjadi bagian dari momentum menyambut Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diperingati pada 19 September. Jadi, bisa dikatakan bahwa program ini bukan hanya “penegakan hukum musiman,” melainkan satu rangkaian kebijakan berkelanjutan.
Jadwal Pelaksanaan Operasi Patuh Maung 2025
Di wilayah Banten, Operasi Patuh Maung berlangsung 14–27 Juli 2025, bersamaan dengan pelaksanaan di provinsi lain. Dua pekan penuh ini dimanfaatkan kepolisian untuk melakukan tindakan preemtif, preventif, dan represif secara sistematis.
- Preemtif: Sosialisasi dan edukasi agar masyarakat paham aturan lalu lintas.
- Preventif: Patroli rutin dan pengawasan di titik rawan.
- Represif: Penegakan hukum melalui tilang manual maupun elektronik (ETLE).
Kombinasi ketiganya diharapkan tidak hanya membuat masyarakat “takut ditilang,” tetapi benar-benar menumbuhkan disiplin.
Fokus Penindakan: Delapan Sasaran Pelanggaran Utama
Kegiatan penindakan dalam Operasi Patuh Maung 2025 diarahkan pada delapan jenis pelanggaran prioritas yang paling sering menjadi pemicu kecelakaan, yakni:
- Penggunaan ponsel saat berkendara.
- Pengemudi di bawah umur.
- Pelanggaran penggunaan helm SNI.
- Tidak menggunakan sabuk pengaman.
- Berkendara melawan arus.
- Mengemudi dalam pengaruh alkohol.
- Over dimensi dan over load (ODOL).
- Pelanggaran lampu isyarat atau marka jalan.
Pelanggaran ODOL menjadi perhatian khusus karena banyak kecelakaan fatal yang melibatkan truk atau angkutan barang yang kelebihan muatan. Dalam jangka panjang, pengawasan ketat ODOL juga berkaitan dengan aspek ekonomi—kerusakan jalan dan kemacetan akibat kendaraan tak layak menjadi beban negara.
Titik Lokasi Penegakan Hukum
Polda Banten telah menetapkan sejumlah ruas jalan utama sebagai lokasi operasi, di antaranya:
- Kawasan Parung, Kota Serang.
- Titik rawan pelanggaran di jalur lintas timur dan barat Provinsi Banten.
- Perempatan padat kendaraan di area industri.
Pada hari pertama operasi (14 Juli 2025), personel Ditlantas Polda Banten sudah aktif melakukan teguran kepada pengendara yang tak menggunakan helm dan sabuk pengaman, atau tidak membawa kelengkapan surat kendaraan.
Perspektif Unik: “Takut Ditilang” Vs. “Peduli Keselamatan”
Salah satu tantangan terbesar dalam budaya lalu lintas di Indonesia adalah persepsi bahwa razia hanyalah “ajang cari-cari kesalahan.” Padahal, jika ditelaah lebih jujur, penindakan justru upaya mencegah kerugian lebih besar. Seringkali korban kecelakaan lalu lintas bukan hanya pengemudi itu sendiri, melainkan orang lain yang sama sekali tidak bersalah.
Contoh sederhana:
- Seseorang berkendara sambil memainkan ponsel. Dalam sepersekian detik, fokus hilang, tabrakan pun terjadi.
- Sebuah truk ODOL remnya blong di tanjakan karena beban berlebih, menyebabkan kecelakaan beruntun.
Dari sudut pandang manusia biasa, mungkin terasa menyebalkan jika harus berhenti di razia. Namun, sudut pandang keluarga korban kecelakaan lalu lintas selalu jauh lebih menyedihkan. Perspektif inilah yang sering luput dipahami.
Peran Teknologi: ETLE dan Digitalisasi Penegakan Hukum
Operasi Patuh 2025 juga didukung Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Alat ini membantu mendeteksi pelanggaran tanpa interaksi langsung antara petugas dan pengemudi. Data pelanggaran akan terekam otomatis melalui CCTV, sehingga prosesnya lebih transparan dan minim potensi pungli.
ETLE menjadi bagian dari transformasi digital Korlantas Polri. Dalam jangka panjang, sistem ini akan membantu memetakan pola pelanggaran berdasarkan waktu dan lokasi. Data tersebut bisa digunakan untuk perencanaan rekayasa lalu lintas yang lebih presisi.
Harapan Jangka Panjang
Pemerintah tidak hanya menargetkan penurunan angka kecelakaan selama operasi berlangsung. Lebih jauh, Operasi Patuh diharapkan bisa:
- Menumbuhkan budaya patuh aturan lalu lintas.
- Meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan.
- Memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.
- Mendorong pengelola kendaraan barang untuk lebih bertanggung jawab.
Jika dilihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tingkat pelanggaran memang cenderung menurun saat operasi berlangsung, meski belum sepenuhnya permanen. Karena itu, edukasi dan pengawasan tetap diperlukan setelah operasi berakhir.
Operasi Patuh 2025 bukan sekadar agenda rutin yang “datang dan pergi.” Kegiatan ini merupakan manifestasi nyata peran negara dalam melindungi hak setiap warga untuk menggunakan jalan dengan aman. Kepatuhan berlalu lintas tidak bisa dibebankan semata pada aparat kepolisian melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
Sebagai pengendara, kita bisa memilih: mau “takut ditilang” hanya saat ada operasi, atau mau benar-benar “peduli keselamatan” sepanjang waktu. Pilihan itulah yang akan membentuk masa depan lalu lintas Indonesia.
