Penilaian Juni 2025 di Provinsi Riau menunjukkan capaian SKP rata-rata 106,25 poin. Namun, belum ada kepastian apakah poin tersebut memenuhi ambang batas pencairan TPP.
Pemerintah Daerah Diminta Transparan
Banyak PPPK berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan regulasi tunjangan tambahan. Ketimpangan antara PPPK lama dan baru dikhawatirkan menimbulkan ketidakpuasan serta persepsi diskriminasi.
Kementerian PANRB mendorong transparansi agar ASN memperoleh haknya secara proporsional sesuai kontribusi dan capaian kinerja.
Informasi Penting Bagi PPPK Tahap 2 dan Berikutnya
Rincian gaji ini menjadi referensi penting bagi calon PPPK tahap 2 formasi 2024 maupun PPPK tahun 2025. Mereka dapat memprediksi nominal gaji berdasarkan status keluarga sebelum menerima SK.
Harapan dan Tantangan Implementasi
Pencairan gaji pokok menjadi langkah awal yang menggembirakan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan TPP, TKD, dan tunjangan lain bisa segera dicairkan.
Bagi pemerintah daerah, proses ini menjadi pembelajaran penting agar administrasi ASN semakin tertib.
Baca Juga: 2 Pekan Buron, Pelaku Pelecehan Terhadap Anak Tiri Ditangkap di Tasikmalaya
Manfaat Pencairan Gaji Bagi PPPK
Bagi PPPK tahap 1, pencairan ini sangat berarti:
- Meringankan beban biaya hidup yang sempat tertunda
- Meningkatkan motivasi kerja
- Memberikan kepastian status ASN non-PNS
- Membantu pemenuhan kebutuhan keluarga
Penetapan dan pencairan amprah gaji PPPK tahap 1 formasi 2024 menjadi momentum penting perbaikan kesejahteraan ASN di Indonesia.
Meski masih ada tantangan terkait tunjangan tambahan, pencairan gaji pokok menandai komitmen pemerintah dalam memprioritaskan kesejahteraan aparatur sipil negara.
Para PPPK kini dapat lebih fokus bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan semakin sigap dan transparan agar semua hak ASN terpenuhi secara adil.
.jpg)
