"Dengan prioritas ini, fungsi CCTV akan lebih maksimal, baik dalam konteks keamanan maupun mitigasi risiko kebencanaan dan lalu lintas," kata Heri.
Penambahan CCTV itu, harus berdampak terhadap kualitas pelayanan publik, keamanan, dan kenyamanan warga.
Baca Juga: Syarat, Jadwal, dan Cara Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2025
Sistem pengawasan melalui CCTV diharapkan terintegrasi antarinstansi. Terdapat pusat kendali yang efisien dan tetap mengedepankan perlindungan privasi warga.
"Terakhir, kami mendorong agar sistem ini didukung dengan pengawasan manusia yang profesional dan respons cepat terhadap temuan dari lapangan," tambah Heri.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Alia Noorayu Laksono mengatakan, Dinas Kominfotik perlu menyusun perencanaan lokasi strategis.
Pemasangan CCTV harus terintegrasi dengan sistem keamanan. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan dan responsif.
Tentunya dengan kerangka kerja yang baik. Mencakup identifikasi area prioritas, penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan personel, dan prosedur penanganan insiden.
"Jangan juga ditinggalkan hal yang substansi dari kegiatan ini. Yaitu konsep pemantauan, kerangka kerja. Sehingga CCTV yang memantau bisa memberikan manfaat secara langsung. Terutama dari segi keamanan dan ketertiban," tutur Alia.
Ia menyambut baik rencana Dinas Kominfotik DKI Jakarta untuk merancang desain besar CCTV. Begitu pula dengan kajian kebutuhan CCTV di sejumlah wilayah.
Menurut dia, Dinas Kominfotik DKI Jakarta harus melibatkan seluruh unsur pemangku wilayah, seperti kelurahan. Bahkan sampai tingkat RT atau RW dalam kajian kebutuhan CCTV di Jakarta.
.jpg)
