KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan peringatan HUT ke-79 Bhayangkara harus menjadi momen untuk refleksi diri kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Sehingga peringatan hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, tapi sarana untuk mengevaluasi apakah Polri telah sesuai dengan cita-cita pendiri institusi dan semangat reformasi 1998.
"Peringatan HUT Bhayangkara bukan sekedar seremonial atau ritual saja tetapi harus dimaknai sebagai sarana refleksi perjalanan sejarah Polri sebagai perangkat negara yang lahir dari rakyat, bersama-sama rakyat menciptakan rasa aman dan tertib masyarakat," ujar Bambang kepada Poskota, Senin, 30 Juni 2025.
Menurut Bambang, Polri lahir dari rakyat dan memiliki tugas utama menciptakan rasa aman serta ketertiban masyarakat.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Bahas WFH dan Transportasi Rp1 saat HUT Bhayangkara di Kawasan Monas
Ia mengingatkan pentingnya meneladani figur pendiri Polri seperti RS Soekanto, yang mampu menjaga jarak dengan kepentingan politik. Kemudian Jenderal Hoegeng, yang dikenal berintegritas tinggi dengan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi.
“Peringatan HUT Bhayangkara harus menjadi refleksi, apakah kinerja Polri saat ini sudah selaras dengan visi para pendiri dan semangat reformasi?” ucap Bambang.
Selain itu, Bambang menyoroti tiga aspek mendasar yang perlu diperbaiki Polri di usia ke-79, yaitu instrumen, struktur, dan kultur.
Pertama, instrumen Polri dinilai masih belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat. Kedua, struktur organisasi yang elitis membuat Polri rentan ditarik ke dalam kepentingan politik. Ketiga, kultur internal Polri masih jauh dari prinsip meritokrasi dan profesionalisme.
“Jargon ‘Polri bersama masyarakat’ seperti tema HUT tahun ini tidak cukup jika tidak diwujudkan dalam strategi dan kebijakan nyata,” kata Bambang.
Karena itu Bambang berharap momen HUT Bhayangkara menjadi momentum untuk melakukan perubahan signifikan.
