POSKOTA.CO.ID - ”Kami menyambut baik niat Presiden dan teman-teman ekonom pancasila untuk merealisasikan mimpi para pendiri republik: meneguhkan arsitektur sistem ekopol pancasila," demikian dikatakan Kastaf KSP, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, saat menerima audiensi dan diskusi dengan para dosen di kantornya, pada Rabu, 13 Mei 2026.
Para ekonom dan dosen yang dipimpin oleh Yudhie Haryono melakukan kunjungan ilmiah ke Kepala Staf Kepresidenan, untuk menyerahkan naskah akademik dan RUU perekonimian nasional yang sudah selesai dibuat dan dikampanyekan di berbagai tempat.
Pertemuan tersebut juga membahas agenda utama berupa rencana peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan sebagai penajaman narasi, pikiran serta kurikulum ekopol pancasila.
Tentu saja, RUUPN tersebut merupakan hasil rangkaian forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang diselenggarakan Nusantara Centre bersama berbagai kalangan akademisi, ekonom, dan pemikir kebangsaan. Penyusunan draft ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut gagasan ekonomi nasional yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto melalui tim ekonomi yang dipimpin oleh Burhanuddin Abdullah.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Di Bawah Ekonomi Kalabendu
Dalam kesempatan tersebut, ekonom muda Agus Rizal memaparkan pokok-pokok utama RUUPN di hadapan Kepala Staf Kepresidenan. Paparan tersebut menekankan pentingnya arah pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada kemandirian ekonomi, industrialisasi nasional, penguatan ekonomi rakyat, serta penguatan kedaulatan bangsa di tengah dinamika global.
Secara substansi, RUUPN dibangun di atas empat karakter ekonomi-politik nasional yang disebut sebagai Pilar 4M, yakni Merdeka, Mandiri, Martabatif, dan Modern. Konsep Merdeka menempatkan kepentingan negara dan bangsa sebagai orientasi utama pembangunan ekonomi.
Mandiri berfokus pada solusi terhadap kemiskinan dan penguatan kemampuan nasional. Martabatif menekankan distribusi ekonomi yang adil dan bermartabat, sedangkan Modern memosisikan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek pasar.
Selain itu, RUUPN juga merumuskan empat prinsip etis negara, yaitu negara sebagai Custodian atau pelindung rakyat, Demiurge sebagai produsen dan penggerak ekonomi, Husbandry sebagai pemelihara keberlanjutan, serta Midwife atau bidan yang membantu lahirnya kekuatan ekonomi rakyat.
Baca Juga: Gubernur Sebut HPN 2026 di Provinsi Banten Beri Dampak Positif Pariwisata dan Ekonomi
Tim Nusantara Centre menilai bahwa arah besar RUUPN memiliki keterhubungan kuat dengan gagasan dan cita-cita ekonomi Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam upaya membangun kedaulatan nasional, memperkuat industrialisasi, mewujudkan swasembada pangan dan energi, serta membangun ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.
