Menurut Rocky, Jokowi sebagai pejabat publik tak bisa memperlakukan informasi personalnya seperti warga biasa karena statusnya sebagai kepala negara menuntut transparansi penuh.
Menanggapi pernyataan tim hukum Presiden Jokowi yang kerap menekankan beban pembuktian ada pada pihak penuduh, Rocky menilai argumentasi tersebut lemah.
“Kalau orang mau meneliti, buka akses penelitian, termasuk objek yang diduga dipalsukan oleh Pak Jokowi melalui apa? Yang melalui menunjukkan ijazahnya, kan cuma dipinjam sebentar,” tambahnya.
