“Kalau undang-undang itu tidak diperhatikan, itu penanda bahwa ada sesuatu yang dilanggar, hendak diterobos demi memastikan bahwa pulau-pulau itu manfaat ekonominya jatuh ke tangan Bobby Nasution,” jelasnya.
Rocky juga menyoroti potensi konflik antar kepala daerah akibat kebijakan ini, khususnya antara Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh, yang dikenal sebagai Mualem.
“Jadi sebetulnya yang hendak kita uji adalah: ketika empat pulau itu dinyatakan secara administratif milik Provinsi Sumatera Utara, apakah pengalihan status itu dibahas secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sejarah, aspek politik hari ini, dan aspek yang sedang dibicarakan publik, yaitu kedinastian Jokowi?” ucap Rocky.
Pengalihan status administratif empat pulau ini belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah pusat.
Namun, wacana mengenai keterlibatan tokoh politik yang memiliki relasi keluarga dengan Presiden Jokowi, seperti Bobby Nasution yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, terus mengemuka.
“Jadi orang menganggap, jangan-jangan ini adalah perluasan kedinastian Presiden Jokowi melalui menantunya, Bobby Nasution,” ujar Rocky.
