JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan intimidasi terhadap atlet disabilitas binaan NPCI Kabupaten Bekasi.
Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina, menilai insiden tersebut mencederai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
“Tindakan ini bukan cuma persoalan teknis keolahragaan, tapi juga cermin bagaimana negara memperlakukan warganya yang paling rentan,” kata Selly kepada wartawan, Rabu, 18 Juni 2025.
Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti dugaan pembungkaman atlet dan keterlambatan pembayaran honor selama dua bulan.
Baca Juga: NPCI Kabupaten Bekasi Bantah Intimidasi dan Tahan Gaji Atlet Disabilitas
Ia menyebut, sistem perlindungan sosial masih menyisakan celah yang harus segera ditutup.
“Berbeda dengan sikap antipati yang dilakukan NPCI, para atlet disabilitas ini sudah memberi prestasi untuk daerah dan bangsa. Mereka layak dihormati dan dipenuhi hak-haknya, bukan dikasihani,” tegasnya.
Selly juga menilai keberpihakan terhadap disabilitas tak cukup dengan jargon “inklusi”, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
“Saya percaya keberpihakan diukur dari seberapa jauh kita memastikan mereka tidak didiamkan saat diperlakukan tidak adil,” ujarnya.
Ia mendesak Komisi Nasional Disabilitas segera turun tangan dan memastikan tidak ada praktik intimidasi maupun pembungkaman.
Baca Juga: 45 Atlet Disabilitas Tak Dipanggil Kembali Latihan di NPCI Bekasi
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan NPCI setempat memberikan penjelasan terbuka serta melakukan pemulihan secara adil dan manusiawi.
“Transparansi dalam dana hibah, honorarium, dan mekanisme pembinaan harus dijadikan landasan. Jangan sampai ada ruang abu-abu yang merugikan mereka yang seharusnya dilindungi,” kata Selly.
Sebelumnya, sejumlah atlet disabilitas NPCI Kabupaten Bekasi mengaku diusir dari mess tanpa alasan jelas. Nama mereka juga dicoret dari daftar atlet aktif dan gaji mereka tidak dibayarkan penuh.
Salah satu atlet, Indah, mengaku kecewa atas perlakuan tersebut.
“Saya dan teman-teman hanya ingin keadilan. Kami ingin NPCI Kabupaten Bekasi lebih baik, latihan yang layak, dan bisa kembali meraih prestasi, termasuk jadi juara umum di Peparda 2026,” ujar Indah, Senin, 16 Juni 2025, lalu.
Baca Juga: NPCI Bekasi Bantah Usir Atlet Disabilitas, Humas: Mereka Hanya Ambil Barang
Ia mengatakan, permasalahan bermula saat namanya dan beberapa rekan tiba-tiba tidak tercantum dalam SK pemanggilan latihan.
“Awalnya kami masih dipanggil. Tapi waktu SK dibagikan, nama kami hilang. Tidak ada alasan apa pun,” jelasnya.
Soal gaji, Indah menyebut dirinya hanya menerima satu bulan pembayaran dari total dua bulan yang seharusnya diterima.
“Kami datang menanyakan hak kami, tapi cuma dibayar satu bulan. Tidak ada penjelasan,” tutupnya.