POSKOTA.CO.ID - Menjelang dimulainya aksi solidaritas bertajuk Global March to Gaza yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 15 Juni 2025, pemerintah Mesir dikabarkan mendeportasi lebih dari 30 aktivis internasional yang hendak ambil bagian dalam konvoi kemanusiaan menuju Jalur Gaza.
Langkah ini diambil otoritas Mesir dengan alasan bahwa para aktivis tidak mengantongi dokumen dan izin resmi untuk mengikuti kegiatan solidaritas tersebut.
Menurut laporan yang dikutip dari akun Instagram @jkt.feed dan berbagai sumber lokal, deportasi dilakukan dari sejumlah hotel dan Bandara Internasional Kairo.
Para aktivis tersebut disebut berasal dari berbagai negara dan merupakan bagian dari jaringan organisasi pro-Palestina.
Baca Juga: Hari Nama Muhammad Sedunia Diperingati Tiap 16 Juni, Berikut Penjelasan dan Artinya
Aksi Global March to Gaza bertujuan untuk menekan komunitas internasional agar segera menghentikan blokade Israel terhadap Jalur Gaza.
Sejak Oktober 2023, wilayah Gaza mengalami serangan terus-menerus dari militer Israel, yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk.
Kompleksitas Posisi Politik Mesir
Meskipun pemerintah Mesir secara terbuka menyerukan diakhirinya blokade dan mendukung solusi damai atas konflik Israel-Palestina, tindakan-tindakan seperti deportasi aktivis ini menunjukkan ketegangan internal antara retorika diplomatik dan kebijakan keamanan domestik.
Mesir dikenal menerapkan pendekatan keras terhadap kelompok-kelompok oposisi dan para pembangkang, khususnya yang menyoroti hubungan Mesir dengan Israel.
Baca Juga: Pemerintah Berikan Perlindungan bagi 2 WNI yang Ditangkap di Amerika Serikat
Beberapa pengamat politik menilai tindakan deportasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dalam negeri dan menghindari potensi kerusuhan atau tekanan internasional terhadap kerja sama bilateral yang sedang berlangsung dengan Israel, terutama di bidang keamanan dan ekonomi.
Reaksi Komunitas Internasional
Deportasi puluhan aktivis ini segera mendapat sorotan dari komunitas global, khususnya kelompok pro-Palestina dan lembaga hak asasi manusia.
Mereka menganggap tindakan Mesir sebagai bentuk pembungkaman terhadap gerakan damai dan sebagai bentuk penghambatan terhadap upaya internasional menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
"Ini bukan sekadar soal dokumen atau izin administratif. Ini adalah bentuk represi terhadap suara solidaritas global yang menolak penindasan dan penjajahan," ujar salah satu perwakilan organisasi kemanusiaan asal Eropa yang aktivisnya turut dideportasi.
Baca Juga: Bukan Terlibat Demo, Ini Penyebab 2 WNI Ditangkap di Los Angeles Amerika Serikat
Dukungan Publik vs Kebijakan Negara
Masyarakat Mesir secara umum menunjukkan simpati kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Dukungan tersebut kerap terlihat dalam berbagai aksi solidaritas, baik secara daring maupun luring.
Namun, ketegangan antara aspirasi publik dan kebijakan pemerintah kerap kali menjadi sumber kontroversi.
Meski tekanan internasional terus meningkat, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan gencatan senjata permanen dan menghentikan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, implementasi langkah konkret dari negara-negara kawasan, termasuk Mesir, masih dinilai minim.
Harapan untuk Solidaritas Kemanusiaan
Para aktivis dan kelompok masyarakat sipil berharap agar Mesir dapat mengambil sikap lebih terbuka terhadap aksi-aksi damai dan kemanusiaan.
Mereka menekankan bahwa inisiatif seperti Global March to Gaza bukan semata-mata bentuk protes politik, tetapi juga merupakan respons terhadap krisis kemanusiaan akut yang dialami penduduk Gaza.
Konflik berkepanjangan di Gaza tidak hanya berdampak pada wilayah tersebut, tetapi juga menjadi cerminan dinamika geopolitik Timur Tengah.
Dalam situasi seperti ini, peran negara-negara seperti Mesir sangat krusial, tidak hanya sebagai penengah diplomatik, tetapi juga sebagai fasilitator solidaritas kemanusiaan lintas batas.