POSKOTA.CO.ID – Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan mencuat bukanlah topik sembarangan. Ia menekankan bahwa prosedur hukum dalam konstitusi memerlukan syarat ketat serta dukungan politik yang kuat.
“Saya tidak menganggap Bang Karni mengangkat tema ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Bahkan, iNews juga mengangkat soal pemakzulan ini. Jadi, ini hal penting,” ujar Refly, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club pada Minggu, 15 Juni 2025.
Refly menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang dinilai lebih ketat dibandingkan aturan sebelum amandemen. Hal itu, menurutnya, merupakan pembelajaran dari peristiwa lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dianggap terlalu mudah dimakzulkan dengan subjektivitas politik.
“Setelah pengalaman itu, amandemen konstitusi menambahkan klausul hukum. Artinya, selain alasan politik, juga harus ada pembuktian hukum di Mahkamah Konstitusi,” kata Refly.
Baca Juga: Usulan Pemakzulan Wapres Gibran Dinilai Provokatif dan Tidak Penting oleh Projo
Ia menekankan bahwa frasa “dan/atau wakil presiden” dalam konstitusi memungkinkan pemakzulan dilakukan terhadap salah satu atau keduanya.
Refly juga mengungkapkan bahwa dukungan elite politik menjadi kunci. “Kalau elite-elite politik itu, tujuh atau delapan orang itu, sepakat, maka selesai semuanya. Tinggal Prabowo sepakat, Mega sepakat, Surya Paloh sepakat, dan lainnya,” katanya.
Namun, ia meragukan independensi Mahkamah Konstitusi dalam kondisi politik saat ini. “Hakim konstitusi bisa main ke kanan, bisa ke kiri, tergantung konstelasi politik,” ujar Refly.
Terkait substansi pemakzulan, Refly menyebutkan enam alasan utama dalam UUD 1945 yang dapat digunakan untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden, yaitu: pelanggaran hukum berat, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, serta tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin negara.
Menurut Refly, laporan para purnawirawan TNI yang mengajukan usulan pemakzulan memiliki dasar. “Saya kira mereka tidak iseng. Walaupun berbeda pandangan politik, itu sah-sah saja. Justru yang menarik, kenapa para jenderal itu bisa berbeda pendapat setajam ini,” katanya.
Ia juga menanggapi kritik terkait siapa yang menjadi sasaran tuntutan para purnawirawan. “Poin ke-delapan tentang impeachment itu bukan ditujukan kepada Prabowo, melainkan kepada MPR. Tapi tentu harus dimulai dari DPR dulu,” jelasnya.
Dalam mekanismenya, setidaknya sepertiga anggota DPR harus mengajukan usulan pemakzulan. Selanjutnya, dua pertiga dari anggota yang hadir dalam sidang DPR harus menyetujui sebelum diteruskan ke Mahkamah Konstitusi.
Terkait tuduhan terhadap Gibran, Refly menyebut kasus dugaan kepemilikan Fufufafa dan dugaan dana ventura sebesar Rp100 miliar yang diberikan kepada putra-putri presiden dapat dikaji secara hukum. Ia menilai, jika terbukti, hal itu bisa masuk kategori perbuatan tercela atau suap.
Baca Juga: Siapa Pangeran Mangkubumi? Sekjen Gibranku yang Disentil Rocky Gerung soal Wacana Pemakzulan
“Kalau Fufufafa itu milik wakil presiden dan dia tidak mengakuinya, itu bisa dikonstruksikan sebagai perbuatan tercela,” ujarnya.
Refly juga menegaskan bahwa seorang presiden atau wakil presiden memiliki hak imunitas atau privilege selama menjabat, sehingga proses hukum tidak bisa dilakukan sembarangan.
“Kita tidak bisa seenaknya menjadikan mereka tersangka selama mereka menjabat. Harus melalui proses yang diatur konstitusi,” tandasnya.
Ia mencontohkan pengalaman Presiden AS Bill Clinton yang menolak diganggu dengan persoalan hukum saat menjabat, karena fokus utamanya adalah menjalankan tugas kenegaraan.
