POSKOTA.CO.ID – Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat, meskipun desakan publik terhadap evaluasi kinerja para menteri semakin menguat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut timnya telah bekerja dengan baik, sebuah sikap yang dinilai sebagian kalangan bertolak belakang dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja kabinet.
Namun, pengamat politik Rocky Gerung menilai pernyataan tersebut lebih mencerminkan penilaian subjektif Presiden daripada cerminan kondisi objektif di masyarakat.
Ia menilai, publik memiliki persepsi berbeda, terutama di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan kinerja kementerian yang dinilai tidak optimal dalam menciptakan lapangan kerja.
“Fakta bahwa ada PHK dibaca oleh publik sebagai kegagalan dari pemerintah untuk menjamin lapangan kerja,” kata Rocky, dikutip oleh Poskota dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 14 Juni 2025. Ia menyebut tren PHK yang terus berlanjut hingga 2025 seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti keberadaan menteri-menteri yang sebelumnya pernah disebut dalam kasus-kasus hukum, termasuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
Ia menyebut isu ini telah menjadi pengetahuan umum yang menimbulkan pertanyaan atas integritas kabinet.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan, Tindak Premanisme Tanpa Ampun! Presiden Prabowo Dukung Keamanan bagi Investor
Dalam diskusi yang sama, Hersubeno Arief mempertanyakan apakah pernyataan Prabowo tersebut lebih ditujukan sebagai sinyal ke publik atau sebagai bagian dari komunikasi internal antarpartai politik dalam koalisi.
Rocky menjawab bahwa pernyataan Presiden dapat dilihat sebagai bentuk manuver politik untuk meredam tekanan reshuffle dari berbagai pihak.
“Ini kan cuma soal waktu. Tapi soal waktu itu justru yang menimbulkan tanda tanya, atau bukan tanda tanya, sebetulnya tanda orang menganalisis bahwa ada tukar tambah baru, ada konsesi baru,” katanya.
Ia juga menyinggung hubungan politik yang belum final antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan antara keduanya dan juga pertemuan elite Gerindra dan PDIP belum menghasilkan keputusan jelas terkait posisi PDIP dalam pemerintahan mendatang.
Baca Juga: Tanggapan ITB Terkait Mahasiswinya Ditangkap Polisi karena Unggah Meme Jokowi-Prabowo
“Kalau belum ada final solution antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, maka reshuffle belum diperlukan,” jelas Rocky. Ia menduga, reshuffle justru bisa menjadi pintu masuk bagi PDIP ke dalam kabinet, tergantung hasil akhir dari negosiasi tersebut.
Rocky menambahkan, pernyataan Prabowo bahwa menterinya berprestasi bisa dibaca sebagai sinyal bahwa tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengganti atau menambah menteri, setidaknya sampai proses negosiasi politik dengan PDIP selesai.
Menurut Rocky, perbedaan antara harapan publik dan persepsi subjektif Presiden terhadap kabinetnya harus diperhatikan secara serius.
Ia mencontohkan keberhasilan Wakil Menteri Koperasi Feri Yuliantono dalam pembentukan koperasi sebagai prestasi konkret, tetapi menilai masih banyak sektor lain yang tidak menunjukkan kinerja sepadan.