JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan ini diberikan sebagai bentuk keringanan bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Program ini berlaku mulai hari ini, Sabtu 14 Juni 2025, hingga 31 Agustus 2025. Peluncurannya juga bertepatan dengan rangkaian perayaan HUT Jakarta ke-498, sebagai upaya pemerintah mendorong kepatuhan pajak sekaligus meringankan beban masyarakat.
Baca Juga: Dukung Kelestarian Pesisir, Maxim Tanam 700 Bibit Mangrove di Jakarta Utara
Penghapusan Denda, Pokok Pajak Tetap Harus Dibayar
Melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025, Pemprov memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Namun, berbeda dengan program pemutihan di daerah lain yang menghapus seluruh tunggakan, kebijakan DKI hanya membebaskan denda, sementara pokok pajak tetap wajib dilunasi.
"Masyarakat cukup membayar pokok pajak saja karena penghapusan sanksi dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi manajemen pajak daerah," jelas Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, dalam keterangannya, Kamis 12 Juni 2025
Baca Juga: Pansus KTR Sebut Larangan dan Denda Merokok di Jakarta Hanya Berlaku untuk Area Tertentu
Mekanisme Pembayaran: Online dan Offline
Program ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik milik perorangan maupun badan usaha. Adapun mekanisme pembayaran dibedakan berdasarkan lama tunggakan:
Tunggakan di bawah 12 bulan:
- Dapat dibayar melalui Samsat Induk, Samsat Keliling, gerai Samsat, atau secara daring via aplikasi Signal (tersedia di App Store dan Play Store).
- Aplikasi Signal memungkinkan pembayaran tanpa antre, dengan bukti lunas (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran/TBPKP) yang langsung dikirim ke alamat wajib pajak.
Tunggakan lebih dari 1 tahun:
Pembayaran harus dilakukan langsung di kantor Samsat Induk dengan lokasi sebagai berikut:
- Jakarta Pusat dan Utara: Jl. Gunung Sahari No.13, Pademangan
- Jakarta Selatan: Komplek Gedung POLDA Metro Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto
- Jakarta Barat: Jl. Daan Mogot KM.13, Cengkareng
- Jakarta Timur: Jl. D.I. Panjaitan Kav.55, Jatinegara
Syarat Dokumen yang Harus Dipersiapkan
Untuk mengikuti program ini, wajib pajak perlu menyiapkan dokumen berikut:
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli beserta fotokopi
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli beserta fotokopi
- KTP asli pemilik kendaraan (sesuai data STNK) beserta fotokopi
- Surat kuasa (jika pembayaran diwakilkan)
- Uang tunai/nominal pembayaran sesuai tagihan pokok pajak
Baca Juga: Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Ini Syarat dan Cara Cek Tagihannya Sekarang
Insentif untuk Warga Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa program ini bertujuan mendorong kepatuhan pajak sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan.
"Pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak, melainkan untuk yang mau bayar pajak. Ini bentuk insentif bagi warga," ujarnya.
Masyarakat diimbau memanfaatkan masa tenggat hingga 31 Agustus 2025 untuk menghindari penumpukan antrean di akhir periode. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui layanan call center Bapenda atau website resmi Samsat DKI Jakarta.