"Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," jelas Prabowo.
Meskipun pemerintah terbuka terhadap kerja sama internasional dari perusahaan Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, Kepala Negara menegaskan bahwa pembangunan akan tetap dimulai dengan kekuatan nasional.
Baca Juga: Usai Beri Jam Tangan Rolex, Prabowo Saksikan Timnas Indonesia Takluk Telak 6-0 dari Jepang
"Kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," ungkapnya.
Peluang Investasi Swasta
Selain komitmen terhadap Giant Sea Wall, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keterbukaan pemerintah terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Hal ini disampaikannya pada Konferensi Internasional Infrastruktur 2025.
"Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya," kata Prabowo.
Untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah berkomitmen menyederhanakan perizinan, memfasilitasi proyek, dan menjaga stabilitas demi kelancaran pembangunan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Cabut Izin Usaha Tambang Nikel Raja Ampat, PT GAG Tidak Termasuk
Prabowo menyambut baik pusat layanan yang mempercepat realisasi proyek infrastruktur.
"Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut," tambahnya.
Efisiensi anggaran negara yang telah dilakukan telah menghasilkan cadangan yang kini dapat digunakan sebagai modal investasi bersama swasta, memberikan kenyamanan kepada para investor.
