BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Rencana pembelian tablet senilai Rp1 miliar bagi 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), menuai kecaman publik.
Salah satunya, disampaikan Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi.
Dia menilai langkah wakil rakyat membeli tablet tersebut melenceng jauh dari cita-cita pemekaran. Apalagi, kebijakan ini diambil di saat situasi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja.
Hal itu bisa dilihat dari persentase penduduk miskin di KBB yang masih tercatat 10,49 persen.
"Artinya, penduduk tergolong miskin mencapai 197.659 jiwa karena total penduduk 1,88 juta jiwa," ungkap Yacob.
Baca Juga: Alih-alih Efisiensi Anggaran, DPRD KBB Akan Beli Puluhan Tablet Senilai Ratusan Juta
Dia menambahkan, semestinya wakil rakyat punya kepekaan terhadap masyarakat KBB yang masih dianggap kabupaten termiskin di Jawa Barat.
"Jadi, sebaiknya dipending saja dulu. Jangan malah menyakiti hati rakyat," ujar pria yang merupakan salah satu tokoh pendiri pemekaran KBB itu.
Dia berpendapat bahwa, untuk menunjang fasilitas kerja, sebenarnya saat ini para wakil rakyat Bandung Barat tidak perlu memiliki tablet dalam meningkatkan kinerja mereka.
Terlebih, setiap anggota dewan pasti sudah memiliki smartphone sehingga, jika semangatnya untuk mengefisienkan penggandaan berkas bisa saja memakai ponsel pribadi.
"Kalau pakai ponsel pribadi maka, sangat berkaitan dengan adanya program efisiensi anggaran yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Saya rasa kalaupun ada anggarannya, lebih baik digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di KBB," ujarnya.
